REPUBLIKA.CO.ID,YERUSALEM--Biro Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB di Tanah Pendudukan Palestina (OCHA), dalam laporan yang diterbitkan hari ini, Rabu (5/10), mengungkap peningkatan pos-pos pemeriksaan militer Zionis dan penghalang gerakan orang-orang Palestina di Tepi Barat dan Yerusalem.
OCHA dalam laporannya mengatakan, “Sekarang ini ada 522 pos pemeriksaan militer Zionis yang menghalangi aktivitas lalu lintas orang-orang Palestina di Tepi Barat, dibandingnya pada Juli 2010 yang berjumlah 503 pos militer. Hal ini mencerminkan pertambahan yang signifikan. Ini berbeda dengan pernyataan yang disampaikan PM Israel Benyamin Netanyahu tentang pengurangan blokade dan pencabutan pos-pos militer untuk mendorong roda ekonomi dan kehidupan norman di tanah Palestina.”
Laporan ini menjelaskan bahwa sampai saat ini sejak awal tahun 2011 ada tambahan 495 pos pemeriksaan militer tidak permanen yang didirikan untuk tujuan-tujuan khusus menghalangi aktivitas lalu lintas orang-orang Palestina sekitar Tepi Barat setiap bulannya (rata-rata), dibandingkan selama dua tahun lalu yang rata-rata setiap bulannya ada 351 pos militer tidak permenen yang didirikan.
Laporan ini menjelaskan, “Akibatnya, 200 ribu warga Palestina dari 70 desa terpaksa menempuh jalan memutar dengan jarak tempuh sangat jauh dan penuh beban, yang panjangnya dua kali lipat hingga lima kali lipat dari jalan langsung menuju kota terdekat yang dituju, akibat pembatas militer Zionis yang diberlakukan untuk menghalangi aktivitas mereka setiap hari.”
Laporan ini mengatakan, “Orang-orang Palestina yang memiliki kartu identitas Tepi Barat diharuskan mendapatkan izin khusus dari Zionis Israel untuk masuk ke al Quds timur. Selain masuknya mereka dibatasi dengan 4 pos militer dari 16 pos yang ada di sepanjang tembok pemisah rasial yang mengisolasi al Quds dari wilayah Tepi Barat dan mencegah pendudukya untuk sampai ke kota suci al Quds.”
Menurut laporan OCHA, saat ini sudah dirampungkan sekitar 62% pembangunan tembok pemisah rasial yang mencaplok tanah Palestina dan mengisolasi desa-desa dan kota-kota Palestina satu sama lainnya. Di mana sebanyak 80% rute tembok tersebut ada di dalam wilayahTepi Barat, ditambah belenggu ketat yang diterapkan untuk bisa samai ke wilayah-wilayah dan anah pertanian yang ada di belakang tembok pemisah rasial.
Ikuti Whatsapp Channel Republika