Rabu 05 Oct 2011 20:13 WIB

Hatta: Pasar Bebas Hadirkan Ketidakadilan

Rep: M Ikhsan Shiddieqy/ Red: Krisman Purwoko
Menko Perekonomian Hatta Rajasa
Menko Perekonomian Hatta Rajasa

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Menko Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan, Indonesia harus menerapkan perspektif kebangsaan dalam menghadapi perubahan. Perspektif kebangsaan yang perlu didorong itu terletak pada ownership, kepemilikan atas semua kemajuan yang dicapai.

"Dalam konteks inilah saya tidak percaya dengan sistem yang sangat liberal, pasar bebas, karena cenderung tidak menghadirkan keadilan," kata Hatta memberi orasi dalam pertemuan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Menara Bidakara, Rabu (5/10).

Hatta mengatakan, pasar bebas merupakan sebuah mekanisme pasar yang tidak mampu mengontrol sebuah keserakahan. Pasar bebas tak mampu memperbaiki distorsi pada dirinya kecuali kehadiran visible hand, yaitu negara.

"Kita harus menganut pasar terbuka yang berkeadilan bagi semua," kata Hatta. Artinya, sebuah ekonomi pasar sosial yang berkeadilan haruslah dihadirkan. Negara memberikan akses yang sama terhadap sumber-sumber kekayaan kepada sesama warga bangsa sambil melindungi yang lemah dengan program-program perlindungan sosial.

Menurut Hatta, bangsa ini harus didorong menjadi bangsa yang kreatif, inovatif, dan mampu bersaing. Oleh karenanya, Hatta menawarkan kaji ulang terhadap cara mengelola kekayaan alam dengan menghadirkan keadilan dalam pengelolaannya.

"Renegoisasi kontrak haruslah dimaknai sebagai upaya mencapai suatu keseimbangan yang berkeadilan, baik hak-hak negara berupa royalti, divestasi, value added dan keikutsertaan peran masyarakat," kata Hatta

Di ruang pasar, agenda perubahannya tidak saja mendorong terjadinya pasar yang terbuka, namun juga pasar yang adil. Tidak saja sebuah ekonomi yang berorientasi ke luar, namun juga sebuah ekonomi yang berorientasi ke dalam. Tidak hanya sebuah ekonomi yang mengejar pertumbuhan, namun juga pemerataan yang bersifat inklusif.

Agenda perubahan itu juga tidak hanya mempraktikkan ekonomi yang terbuka dan maju, namun juga sebuah ekonomi yang dapat menjamin kemandirian dan ketahanan pokok berdasarkan prinsip survivalability dan sustainability.

Dia mengingatkan, menjadi bagian dari sebuah masyarakat global adalah sebuah keniscayaan untuk suatu masyarakat yang berkehendak mencapai keunggulaan di antara bangsa-bangsa lain. Indonesia memiliki Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) untuk meningkatkan daya saing.

Melalui langkah MP3EI, percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi akan menempatkan Indonesia sebagai negara maju pada 2025 dengan pendapatan per kapita yang berkisar antara 14.250–15.500 dolar AS dengan nilai PDB berkisar antara 4–4,5 triliun dolar AS.

Untuk mewujudkannya diperlukan pertumbuhan ekonomi riil sebesar 6,4–7,5 persen pada 2011–2014, dan sekitar 8,0 – 9,0 persen pada periode 2015–2025. Pertumbuhan ekonomi tersebut akan dibarengi oleh penurunan inflasi dari sebesar 6,5 persen pada periode 2011–2014 menjadi tiga persen pada 2025.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement