Selasa 11 Oct 2011 09:35 WIB

Abbas Bertemu Sarkozy, Bahas Pengakuan PBB atas Palestina

  Mahmoud Abbas menutup dengan menyatakan bahwa siapapun yang memiliki selarik kesadaran tak bisa lagi menolak upaya rakyat Palestina untuk pengakuan negara mereka.
Foto: AP
Mahmoud Abbas menutup dengan menyatakan bahwa siapapun yang memiliki selarik kesadaran tak bisa lagi menolak upaya rakyat Palestina untuk pengakuan negara mereka.

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOTA-- Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan Presiden Prancis Nicolas Sarkozy akan bertemu di Paris dalam beberapa hari ke depan. Pertemuan ini dalam upaya Palestina untuk memperoleh pengakuan PBB sebagai negara anggota penuh, kata Menteri Luar Negeri Palestina Ryad al-Maliki di Bogota, Kolombia, Selasa.

Menlu Palestina Ryad al-Maliki mengatakan Abbas akan berangkat ke Prancis setelah pertemuan Selasa dengan Presiden Kolombia Juan Manuel Santos mengenai permintaan pengakuan atas negara Palestina di Dewan Keamanan PBB.

Kolombia dan Prancis adalah anggota Dewan Keamanan PBB. "Kami akan mengadakan pertemuan dengan Presiden Prancis Sarkozy mengenai subjek yang sama sebab Prancis juga adalah anggota tetap Dewan Keamanan," kata Ryad al-Maliki.

Senin pagi, Abbas mengatakan ia bersedia "kapan saja" untuk memulai perundingan perdamaian dengan Israel dengan tujuan penyelesaian yang memungkinkan mereka hidup berdampingan sebagai dua negara.

"Kami mendukung perundingan perdamaian yang mengarah kepada berdirinya negara Palestina, yang berdampingan dengan negara Israel," kata Abbas di Bogota, tempat ia menyelesaikan lawatan ke negara Amerika Latin guna menghimpun dukungan untuk memperoleh pengakuan di PBB.

"Kami setiap saat untuk kembali ke meja perundingan jika Israel memiliki pikiran yang sama," katanya, selama acara saat ia dinyatakan sebagai warga kehormatan Bogota oleh walikota ibu kota Kolombia itu.

Kuartet Timur Tengah --Amerika Serikat, Rusia, PBB dan Uni Eropa-- telah menyerukan dilanjutkannya perundingan.

Negara Yahudi, Ahad (9/10), menerima dengan syarat rencana yang diusulkan oleh utusan Kuartet Tony Blair, sementara Palestina telah menyatakan takkan ada perundingan tanpa pembekuan kegiatan permukiman Yahudi --tuntutan yang mereka katakan termaktub di dalam usul Kuartet.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement