REPUBLIKA.CO.ID, BAGHDAD - Maksimal 763 kontraktor sipil dan 157 personel militer Amerika Serikat akan melatih pasukan keamanan Irak pasca-2011. Rencana itu berjalan bila pemerintah Irak memberikan persetujuannya, kata seorang pejabat AS.

Presiden AS Barack Obama telah mengumumkan pada 21 Oktober lalu bahwa tentara AS akan meninggalkan Irak pada akhir tahun ini, setelah pembicaraan dengan Baghdad mengenai skala lebih besar misi pelatihan militer AS pasca-2011 macet.

Personel dan kontraktor militer AS merupakan bagian dari Kantor Kerja Sama Keamanan-Irak (OSC-I), yang termasuk wewenang kedutaan besar AS, kata Letnan Kolonel Tom Hanson, direktur komunikasi strategis OSC-I, pada AFP, Rabu (22/11).

Para kontraktor itu akan "terlibat dalam beberapa aspek dari membawa peralatan ke Irak dan membantu mereka mempelajari bagaimana mengoperasikannya, dan membawa mereka ke tingkat kecakapan minimal mengenai (peralatan) itu, apakah itu tank atau pesawat terbang atau sistim kontrol lalu-lintas udara atau radar", kata Hanson.

Sementara itu, "kebanyakan personel berpakaian seragam adalah manajer program, jadi mereka akan mengawasi kontraktor". Tujuannya "adalah untuk membantu pasukan keamanan Irak membina kemampuan mereka, meningkatkan kecakapan mereka, dan memodernkan peralatan mereka", katanya.

Para kontraktor itu tidak harus warga Amerika, kata Hanson. Ia menambahkan bahwa ada kontraktor-kontraktor OSC-I dari berbagai kewarganegaraan, termasuk sejumlah warga Irak.

Personil militer OSC-I memiliki kekebalan dari penuntutan Irak, tapi para kontraktor tidak. Personel militer berseragam dilindungi kekebalan yang sama yang para diplomat dapat di kedutaan besar. Para kontraktor itu tidak memiliki kekebalan, perlindungan hukum sekarang," kata Hanson.

Masalah kekebalan telah memacetkan pembicaraan mengenai misi pelatihan militer AS pasca-2011. Washington bersikeras bahwa para pelatih itu harus mendapat kekebalan, sementara Baghdad mengatakan bahwa hal itu tidak perlu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika