REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah menargetkan BUMN dapat mencetak sekitar 1 juta hektare lahan sawah baru sebagai salah satu cara mengatasi masalah perberasan nasional. "Pada tahap awal, pada 2012 akan kami cetak sawah baru seluas 100.000 hektare, selebihnya akan dilanjutkan hingga 2014," kata Menteri BUMN, Dahlan Iskan, usai diskusi bertajuk "Mengurangi Intervensi Lewat Obligasi" pada Rapat Koordinasi Kementerian BUMN dan BUMN di Gedung Pertamina, Jakarta, Senin.
Pada diskusi tersebut Dahlan bertindak sebagai moderator, sedangkan sejumlah panelis antara lain Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan, Dirut PLN Nur Pamudji, Dirut Perum Bulog Sutarto Alimoeso, Dirut PT PGN Hendi P. Santoso, Dirut PT Bukit Asam Sukrisno.
Menurut Dahlan, Kementerian BUMN sudah melakukan koordinasi dengan melibatkan BUMN Agroindustri seperti PT Sang Hyang Seri, Perum Bulog, PT Pertani, PT Perkebunan Nusantara (PTPN).
Ia menjelaskan saat ini pihaknya sedang melakukan riset untuk kemudian menciptakan semacam "roadmap" pembentukan BUMN yang fokus pada masalah perberasan.
"Kami ingin Indonesia memiliki BUMN yang mampu mengatasi berbagai kendala soal pangan nasional. Ini proyek agak ambisius tapi sangat mungkin direalisasikan," ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki lahan cukup luas sudah seharusnya tidak terperangkap pada krisis pangan.
"Dengan fokus pada penangangan beras dengan pencetakan sawah-sawah baru diharapkan Indonesia tidak lagi mengimpor beras," tegasnya.
Dengan semakin berkurangnya lahan peruntukan beras belakangan ini dikhawatirkan setiap saat bisa terjadi krisis beras bahkan berujung pada krisis politik karena penanganan yang kurang fokus.
Ia menambahkan rencana Kementerian tersebut sudah disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Presiden memberi dukungan penuh, karena sudah sepantasnya Indonesia sebagai negara agraris mempunyai BUMN besar di bidang beras," katanya.
Mantan Direktur Utama PLN ini mengatakan, sejak otonomi daerah diberlakukan Kementerian Pertanian seakan tidak punya lagi tangan yang langsung ke daerah untuk mengembangkan sawah. "Saat ini praktis terputus, karena yang bisa mengontrol produksi beras adalah para bupati," tegasnya.
Untuk itu Kementerian dan BUMN Agroindustri harus mencari terobosan baru bagaimana agar pencetakan sawah baru terus berlangsung. Demikian juga penyediaan bibit dan pupuk dalam jumlah besar, serta peningkatan mekanisme pertanian.
Lokasi pencetakan sawah baru akan tersebar di sejumlah provinsi yang lahan terbukanya masih luas, atau kecuali Pulau Jawa.
Meski begitu Dahlan belum menyebutkan bentuk perusahaan BUMN yang akan mengelola perberasan tersebut.
Ia hanya menjelaskan, sumber dana pencetakan sawah baru akan diambil dari hasil penjualan aset tidak produktif sejumlah BUMN yang potensinya bisa mencapai sekitar Rp500 triliun.
Dahlan tidak merinci bentuk perusahaan yang akan mengelola perberasan tersebut apakah membentuk BUMN baru atau merupakan hasil sinergi dari BUMN Agroindustri. "Yang pasti... nantinya perusahaan padi atau beras itu kapasitasnya bisa menangani 5-10 kali dari Bulog," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika