REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Inisiatif Kementerian Dalam Negeri mengevaluasi Perda Miras menuai polemik di masyarakat. Pemerintah dituding hendak mencabut perda yang telah diberlakukan di sejumlah daerah tersebut. 

Kalangan DPR menilai polemik Perda Miras dapat diselesaikan jika RUU Jaminan Produk Halal (JPH) cepat disahkan.

Ketua Komisi VIII DPR, Surahman Hidayat mengatakan jika RUU JPH bisa diselesaikan dengan cepat, maka akan menjadi payung hukum bagi Perda Miras.

"Karena itu pemerintah harus segera menyelesaikan Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU JPH agar RUU ini juga segera dibahas DPR. Hal ini penting untuk mengurangi polemik di masyarakat," ujar Surahman kepada Republika di gedung DPR RI, Kamis (12/1). 

Selama ini, menurutnya, pemerintah berpandangan Perda Miras tidak memiliki payung hukum dan bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Karena itu, dalam RUU JPH ini bisa dimasukkan muatan tentang miras dan peredarannya. 

"Jangan sampai kelemahan pijakan hukum miras dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk merusak moral bangsa," katanya. 

Karena itu, politisi PKS ini meminta pemerintah harus berhati-hati dalam mencabut atau mengevaluasi perda miras.

Ikuti Whatsapp Channel Republika