REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 547 miliar pada periode 2011-2014 sebagai biaya sertifikasi tanah aset milik TNI seluas 276 juta meter persegi.
"Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp547 miliar pada periode 2011-2014 untuk sertifikasi tanah yang tidak bermasalah milik TNI seluas 276.038.682 meter persegi," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro pada rapat kerja dengan Komisi I DPR di Jakarta, Senin.
Rinciannya, Rp 50 miliar masuk dalam APBN-P 2011, Rp 197 miliar dalam APBN 2012 dan masing-masing Rp 150 miliar dalam APBN 2013 dan 2014.
Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq tersebut juga dihadiri Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana serta Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono.
Menurut Purnomo, TNI memilki tanah seluas 3,2 miliar meter persegi dengan nilai keseluruhan mencapai Rp 117,3 triliun rupiah, dari luas tersebut 15,48 persen sudah disertifikasi dan 84,52 persen belum disertifikasi.
"Dari luas tanah yang belum disertifikasi tersebut, ada yang nilainya di bawah Nilai Jual Objek kena Pajak (NJOP) sehingga menghambat proses sertifikasi," ungkap Menhan.
