REPUBLIKA.CO.ID, KOTA GAZA -- Pemerintah Palestina di Gaza, Hamas, menyatakan siap untuk menyerahkan kekuasaannya dan membentuk pemerintahan persatuan interim kepada Presiden Palestina asal Fatah, Mahmoud Abbas. Namun, masalah kebijakan pemerintah dan pengakuan internasional atas kelompok Hamas menjadi batu sandungan tersendiri.
Juru bicara Hamas, Fawzi Barhoum, menjamin hal tersebut sehari setelah Abbas dan Khaleed Mashaal setuju menjadi perdana menteri pemerintahan transisi. Kedua kelompok juga sepakat akan mempersiapkan pemilihan di Tepi Barat dan Gaza.
“Kami serius, baik Fatah dan Hamas, dalam penyembuhan luka dan mengakhiri bab perpecahan, memperkuat dan mencapai rekonsiliasi," kata Meshaal dalam komentar yang disiarkan langsung oleh Aljazeera dari Qatar.
Dia mengatakan Palestina ingin mencapai persatuan dan bergerak maju untuk melawan musuh (Israel) dan mencapai tujuan nasional Palestina. Sementara, Abbas berjanji upaya ini akan dilaksanakan dalam waktu sesingkat mungkin.
Kesepakatan yang dimediasi oleh Qatar dan ditandatangani di Doha itu dianggap sebagai langkah penting kedua pihak untuk melakukan rekonsiliasi. Palestina memiliki dua pemerintahan yang terpisah sejak 2007 saat Hamas merebut Gaza.
Ikuti Whatsapp Channel Republika