REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendukung opsi menaikkan BBM subsidi dalam kisaran Rp 500 - Rp 1.500 per liter. Secara tegas, Ketua Harian YLKI Tulus Abadi menolak opsi pembatasan BBM subsidi dengan cara mengalihkan pengguna kendaraan ke pertamax sebab SPBU asing akan meliberalisasi Indonesia.

"Kebijakan pembatasan hanya menguntungkan SPBU asing," kata Tulus kepada Republika di Gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Komplek DPR Jakarta, Jumat (10/2). YLKI menyajikan beberapa kemungkinan buruk yang terjadi jika pemerintah melakukan pembatasan dengan cara mengalihkan pemakaian BBM ke pertamax.

Pertama, SPBU asing akan mendominasi di Indonesia. Sebab, kata Tulus, kapasitas pertamax di dalam negeri tak akan mampu menggantikan jumlah premium yang beredar di masyarakat. Pengguna akan beralih membeli BBM ke SPBU asing yang harga jualnya sedikit lebih murah dan citranya memberikan kualitas dan pelayanan lebih bagus.

Kedua, pembatasan premium untuk kendaraan golongan tertentu akan menyebabkan lonjakan sepeda motor dua kali lipat. Pemerintah, kata Tulus, merencanakan premium hanya untuk kendaraan plat kuning dan sepeda motor. Saat ini, porsi sepeda motor menikmati BBM subsidi mencapai 30 persen.

Ketiga, penyalahgunaan BBM subsidi. YLKI memproyeksikan jika BBM subsidi dibatasi hanya untuk kendaraan transportasi umum, maka terjadi penyalahgunaan fungsi. Sederhananya, supir-supir angkutan umum lebih tertarik menjadi penjual premium dibandingkan menarik angkutan umum. Mereka akan membuka kios-kios BBM subsidi baru yang berikutnya berakibat tujuan pengalokasian BBM subsidi tak tercapai.

Ikuti Whatsapp Channel Republika