REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ripka Tijptaning, mengatakan harus ada rumah sakit tanpa kelas di Indonesia. Sebab, kata dia, proses penanganan kepada pasien dengan ekonomi rendah oleh pengelola rumah sakit masih sangat diskriminatif.

Dia mencontohkan, jika pejabat sakit, maka dengan sangat cepat pihak rumah sakit memberikan bantuan medis. “Tapi hal itu tidak dilakukan ketika pasien miskin yang sakit,” ungkapnya dalam acara 'Diskusi Hukum Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Bebas Korupsi Untuk Kesejahteraan Rakyat', di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (10/2).

Hal itu, kata Ripka, sudah menjadi rahasia publik. Dimana pengelola rumah sakit telah bergeser orientasinya. Padahal, sambungnya, setiap rumah sakit dibangun untuk memberikan bantuan medis kepada siapapun, tidak memandang kedudukan atau hasil ekonomi seseorang.

Tak hanya pengelola rumah sakitnya, menurut dia, dokter pun telah berubah pemikirannya. “Dokter pun kini lebih mementingkan pasien yang berduit,” ujarnya.

Dalam pengelolaannya, jelas Ripka, pemerintah harus memberikan subsidi secara benar tanpa ada potongan. “Rumah sakit itu harus benar-benar gratis dan tidak memandang strata seseorang.”

Ikuti Whatsapp Channel Republika