REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pengembalian Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) oleh Komisi I DPR kepada pemerintah karena dalam RUU itu masih terjadi tumpang tindih kewenangan antara TNI dan Polri.
"RUU Kamnas belum sistematis, bahkan format kewenangan TNI dan Polri masih tumpang tindih. Sehingga dikembalikan kepada pemerintah untuk diperbaiki," kata Anggota Komisi I DPR Helmy Fauzi di sela-sela diskusi "Kajian Strategik terhadap UU Intelijen dalam Rangka Mendukung Deradikalisasi Terorisme" di Kampus Pascasarjana Fakultas Hukum UI Salemba, Jakarta, Rabu.
Bahkan, lanjut dia, ada kesan pemerintah belum kompak. Usulan dari pemerintah dipersoalkan oleh pemerintah sendiri. Ini menunjukan pemerintah tidak solid dan tidak ada satu kebulatan, ujarnya.
Menurut dia, Komisi I DPR telah mengembalikan RUU Kamnas ke pemerintah dengan harapan bisa diperbaiki. "Kalau pemerintah mau atau tidak kembalikan RUU tersebut, itu urusan pemerintah. Tapi sikap Komisi I sudah jelas," kata anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)Imparsial menilai pengembalian draft RUU Keamanan Nasional oleh DPR kepada pemerintah sebagai tindakan yang tepat karena RUU ini cenderung memberikan peran yang lebih besar pada TNI.
"Terlihat nuansa sekuritisasi dalam RUU Kamnas yang mencoba mengembalikan peran dan kewenangan militer pada orde baru, seperti kewenangan menangkap dan menyadap. Padahal saat ini tidak boleh karena TNI," kata Direktur Program Imparsial Al Araf di Jakarta, Senin (20/2).???
Selain itu, terdapat 15-30 pasal bermasalah dalam RUU itu yang dapat menimbulkan persoalan serius di dalam kebebasan dan demokrasi, sehingga RUU Kamnas versi pemerintah perlu dirombak dan mengembalikan tujuan pembentukan RUU Kamnas, yaitu untuk mengatasi situasi darurat dan untuk membangun relasi hubungan kerja sama antaraktor keamanan dalam menghadapi situasi-situasi darurat.
"Harusnya menekankan pada situasi darurat. Kalau untuk membangun tugas perbantuan, maka yang dibutuhkan UU perbantuan," ujarnya. Al Araf menambahkan, RUU Kamnas ini tidak perlu mengatur tugas dan kewenangan TNI-Polri, termasuk pengaturan manajemen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika