REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Sejumlah kalangan meminta pemerintah tidak menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi bersamaan dengan tarif dasar listrik pada 2012. Pasalnya, bila bersamaan bakal memicu inflasi makin tinggi.

Ketua DPP Partai Golkar Bidang Energi dan Sumber Daya Alam (ESDA), Aziz Syamsuddin dalam diskusi "Mendengar Aspirasi Rakyat terhadap Rencana Kenaikan BBM Bersubsidi dan TDL" di DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (27/2) mengatakan, pemerintah mesti mempertimbangkan dampak kedua kenaikan komoditas tersebut terhadap masyarakat khususnya kalangan bawah.

"Untuk mengurangi dampak inflasi, kenaikan BBM bersubsidi dan TDL tidak dilakukan secara bersamaan," katanya. Hal senada juga diungkapkan pengamat migas Pri Agung Rakhmanto, Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi, dan Anggota Komisi VII DPR Satya W Yudha.

Menurut Aziz, kenaikan harga BBM menjadi prioritas. Karenanya, pemerintah harus mengintensifkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga tidak mengalami kejutan yang tiba-tiba.

"Harapannya masyarakat akan lebih siap, sekalipun memang akan terasa memberatkan," ujarnya. Aziz juga mengatakan, peningkatan kualitas infrastruktur transportasi harus menjadi kompensasi dari kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut, sehingga biaya angkutan menjadi lebih murah.

Pernyataan senada dikemukakan Satya yang juga Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Bidang ESDA. Ia mengatakan, beban masyarakat semakin berat jika program kebijakan BBM bersubsidi sekaligus kenaikan TDL.

Namun, ia mengingatkan, upaya pembatasan maupun kenaikan harga BBM bersubsidi harus mempertimbangkan daya beli rakyat kecil. "Kunci pelaksanaan terletak pada konsistensi kebijakan dengan melibatkan koordinasi antardepartemen yang tetap mengedepankan keadilan dan kesejahteraan maupun pengawasan yang ketat untuk mengeliminasi dampak negatifnya," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika