REPUBLIKA.CO.ID,TRIPOLI— Dewan Keamanan PBB dijadwalkan akan merancang resolusi baru di Libya, Senin (12/3). Peretemuan tersebut akan dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Inggris, William Hague, dan akan dihadiri delapan menteri luar negeri lainnya termasuk Amerika Serikat dan Rusia.

Rancangan resolusi yang diperoleh Al-Arabiya berisi penegasan komitmen yang kuat terhadap kedaulatan, kemerdekaan, keutuhan wilayah dan persatuan nasional Libya. “Dewan Keamanan menyampaikan harapan untuk masa depan Libya berdasar rekonsiliasi nasional, keadilan, dan penghormatan terhadap hukum serta hak asasi manusia.

Sebelumnya, pemimpin suku dan politik di Kota Benghazi, Libya timur, menyatakan daerah kaya minyak Cyrenaica adalah daerah semi otonom. Pertemuan pada Selasa (6/3) lalu yang dihadiri 3.000 delegasi itu juga menyerukan untuk kembali ke federalisme.

Berdasar rancangan resolusi baru, mandat Misi PBB Untuk Mendukung Libya (UNSMIL) akan diperpanjang untuk jangka waktu 12 bulan. Selama 6 bulan lamanya, misi tersebut akan berada dibawah kepemimpinan Wakil Khusus Sekretaris Jenderal PBB.

Rancangan resolusi mengungkapkan keprihatinan terhadap penyebaran senjata yang dilarang. Resolusi ini juga menggarisbawahi kerja sama memastikan bahwa orang yang melanggar hak asasi manusia dan melakukan serangan terhadap warga sipil harus bertanggung jawab.

Selain itu, hal ini juga menegaskan kembali bahwa PBB harus memimpin koordinasi dalam upaya mendukung transisi Libya.Resolusi itu juga menyerukan kepada pemerintah Libya untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia, termasuk perempuan menurut hukum internasional.

Ikuti Whatsapp Channel Republika