REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi III DPR menghimbau agar seluruh jajaran Polri melakukan tes urine untuk internal mereka. Tujuannya untuk membersihkan total Polri dari narkoba. Personel dari kalangan bintara, perwira pertama, menengah, dan tinggi, harus mengikutinya agar diketahui terlibat dalam tindak pidana narkoba atau tidak.
"Saya setuju agar kapolri melakukan tes urine secara bertahap dan konsisten kepada seluruh aparat polri, mulai dari kelas bawah sampai kelas tinggi," jelas Wakil Ketua Komisi III DPR, M Nasir Djamil, Selasa (13/3). Dia menyatakan belakangan ini, kebobrokan Polri dengan bukti keterlibatan oknumnya dalam konsumsi narkoba menunjukkan penegak hukum itu kurang serius dalam memberantas narkoba.
Nasir menilai, hal ini juga menunjukkan bahwa sistem pendidikan dan kaderisasi di polri masih timpang alias loyo. Seharusnya, kata dia, perwira-perwira yang ditempatkan di jabatan strategis dan rawan godaan adalah mereka yang sudah teruji secara kompetensi dan integritas. Sayangnya, selama ini yang berjalan justru sebaliknya.
Hal ini akhirnya dimanfaatkan mafia narkoba selama ini berkolusi dengan oknum polri guna memuluskan perdagangannya. Para oknum selain diberikan sabu, juga diberikan uang, bahkan perempuan untuk disetubuhi.
Kasus narkoba yang melibatkan oknum Polri sudah sering terungkap. Sepanjang 2012 ini saja, Wadir Narkoba Polda Sumut dari kalangan perwira menengah terbukti mengkonsumsi happy five. Disusul kemudian sekitar 40 personel Polda Lampung terbukti mengkonsumsi narkoba setelah dites urin. Belum lama ini, Kapolsek Cibarusah berpangkat perwira pertama, diciduk aparat Propam Polda Metro Jaya, karena mengkonsumsi sabu. Seorang polwan baru-baru ini juga ditangkap karena diduga terlibat perkara yang sama.
Ikuti Whatsapp Channel Republika