REPUBLIKA.CO.ID, TRIPOLI -- Pemerintah Libya, Rabu (14/3), mengatakan sedang mempersiapkan diri untuk mengambil alih kendali arus lintas batas di perbatasan-perbatasan dan bandara, termasuk di Tripoli dari mantan gerilyawan yang berjuang untuk menggulingkan Moamar Qaddafi.

Juru bicara pemerintah, Nasser al-Manaa, mengatakan topik tersebut dibahas dalam sebuah pertemuan, pada Selasa, antara pemerintah, Dewan Transisi Nasional yang memerintah, dan para pemimpin gerilyawan. Setelah pertemuan, para mantan pemberontak sepakat untuk menyerahkan bandara dan titik perbatasan kepada pihak berwenang, kata Manaa dalam konferensi pers di ibukota Libya.

"Pemerintah hari ini akan memulai proses pengambilalihan kendali fasilitas-fasilitas itu, termasuk bandara Tripoli dan pelabuhan Misrata, guna memperkuat kepercayaan di negara bagian," katanya, seperti dilansir AFP, Kamis (15/3).

Beberapa bandara, pelabuhan dan perbatasan tetap di bawah kendali pasukan pemberontak yang berperang mantan loyalis dari Moamar Qaddafi selama delapan bulan hingga tergulingnya tokoh kuat tersebut yang berujung pada kematian di Oktober 2011. Pada 21 Februari, Kementerian Dalam Negeri memberi tenggat waktu selama dua pekan bagi mereka untuk menyerahkan kendali ke pemerintah atas semua pelabuhan laut, bandara, dan pos perbatasan darat di Afrika Utara itu.

Bandara Internasional Tripoli telah dikendalikan oleh satu brigade dari Kota Zintan, sementara perbatasan di padang pasir selatan dikendalikan oleh suku-suku dan mantan gerilyawan. Setahun yang lalu, ribuan warga Libya meninggalkan tempat kerja mereka untuk mengangkat senjata dan berjuang untuk menggulingkan Qaddafi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika