REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN - Iran tak akan mengizinkan Arab Saudi menjalankan plot yang dibeking Barat pada Suriah. Pernyataan itu ditegaskan kepala komite pertahanan Parlemen Iran, Senin (2/4).
Sebelumnya dilaporkan Menteri Luar Negeri AS, Hillary Clinton, dalam kunjungan akhir pekan ke Saudi, bergabung dengan anggota dari Dewan Kerjasama Teluk dan menyerukan gencatan senjata secepat mungkin kepada Suriah.
"Dunia harus mengadili (Presiden Suriah Bashar) Assad atas apa yang ia perbuat, bukan berdasar apa yang ia ucapkan," ujar Clinton dalam pernyataannya.
Clinton dalam kunjungan terakhir di Istanbul untuk menghadiri pertemuan yang dilabeli 'KTT Teman Suriah' mengatakan Assad tidak serius dengan ucapannya. Assad sempat melontarkan pernyataan akan menerapkan langkah perdamaian enam poin yang diajukan oleh utusan Liga Arab, Kofi Anan.
Namun menurut Clinton tidak ada bukti yang mendukung janji-janji Assad. "Satu pekan hampir berlalu dan kita mesti menyimpulkan bahwa ternyata rezim menambah daftar janji yang diiingkari." ujarnya.
Menanggapi situasi Suriah dan dunia Internasional, Kepala Komite Pertahanan Parlemen Iran, Gholam Reza Karami Rad, menyatakan frustasi. Ia menunjukkan ketidaksukaan dengan campur tangan barat dalam urusan Suriah.
"Iran bersama bangsa Suriah tidak akan mengizinkan plot AS, Israel dn Saudi dilaksanakan di Suriah," ujarnya seperti dikutip televisi nasional, Press TV.
Konflik Suriah menjadi agenda utama dalam KTT Liga Arab di Bahgdad pekan lalu. Perdana Menteri Irak, Nouri al-Maliki mengingatkan krisis dapat berevolusi menjadi perang antar negara pemberi nasehat di kawasan tersebut.
Iran menurut sejumlah pengamat memang memiliki kepentingan dengan rezim Suriah karena kedua negara terlibat dalam Aliansi Anti-Israel.
Menurut anggota Partai Solidaritas Ahwaz dan pengamat militer Iran, Nahi Sa’idi, Teheran melihat Bashar Asad sudah kehilangan kekuasaannya. Jika pemerintah Suriah jatuh, maka Teheran akan kehilangan dominasinya atas kawasan Timur Tengah
Karena itu ,tak mengherankan pada Februari lalu, Iran mengirim 15.000 pasukan khusus brigade Al-Quds ke Suriah untuk memperkuat rezim Bashar Asad.
Namun tak bisa dipungkiri kondisi Suriah kian memiriskan. PBB memerkirakan lebih dari 9 ribu orang tewas dalam konflik internal di negara itu. Sementara Damaskus terus ngotot bahwa pemerintah berhadapan dengan teroris domestik yang dibeking agen luar negeri sebagai pengesahan penggunaan kekerasan dan kekuatan militer.
Ikuti Whatsapp Channel Republika