REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pertemuan anggota partai koalisi di Cikeas, Bogor, Selasa (3/4) malam tak membahas mengenai reshuffle kabinet. Meskipun, salah satu anggota koalisi yakni Partai Keadilan Sejahtera sudah dianggap melanggar kontrak koalisi dan memiliki tiga menteri yang duduk di pemerintahan.

Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, berkicau lewat twitternya dan menegaskan hal tersebut. "Pasti ada yg bertanya, membahas soal kursi menteri? Jawabannya tidak. Sama sekali tidak dibicarakan soal kursi menteri," katanya di tweet pada Rabu (4/4) sekitar pukul 01.00 dini hari.

Ia juga mengatakan tidak ada pelajaran tentang matematika dalam pertemuan tiga jam itu. "Tidak ada pula pelajaran ttg matematika: menambah, mengurangi, membagi dan mengalikan kursi," katanya masih dalam twitternya. "Tidak ada pula diskusi soal perkawinan: nikah, talak-cerai dan rujuk. Mengapa? Koalisi itu bukan pernikahan.''

Anas mengatakan pertemuan itu hanya kumpul-kumpul biasa yang sifatnya santai tetapi serius. Anas juga mengakui diskusi yang terjadi menyangkut masa depan koalisi. Suasana yang dijabarkan Anas lewat twitternya disebutkan jauh berbeda dengan rapat paripurna DPR pada 30 Maret silam.

"Tidak ada wajah tegang dan lontaran interupsi," katanya.

Para ketua umum partai koalisi yang tergabung dalam Setgab melakukan pertemuan di Cikeas. Dari hasil diskusi yang terjadi sejak pukul 19.30 hingga 22.30, PKS dianggap telah melanggar kontrak koalisi baru yang ditandatangani pertengahan tahun lalu.

Dengan kata lain, anggota partai koalisi yang melanggar itu secara otomatis keanggotaannya berakhir. Sementara, di pemerintahan PKS menduduki tiga jabatan menteri yakni Menteri Komunikasi dan Informasi, Tifatul Sembiring; Menteri Pertanian, Menteri Pertanian; dan Menteri Sosial, Salim Segaf Al-Jufri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika