REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK -- Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat, Retno Pramudya, mengatakan, munculnya koalisi lima partai menjelang pemilihan gubernur merupakan alternatif dalam mengusung pemimpin di provinsi itu.
"Alternatif untuk memunculkan pemimpin yang menjanjikan dan dapat menjawab kegelisahan rakyat Kalimantan Barat (Kalbar)," kata Retno Pramudya di Pontianak, Jumat.
Menurut dia, masyarakat Kalbar mendambakan pemimpin yang dapat merangkul dan berdiri di atas semua golongan. "Serta membawa ketenteraman dan kedamaian di Kalbar. Ini yang dibutuhkan," ujar Retno Pramudya.
Ia melanjutkan, semua pihak di Kalbar menyadari dan merasakan apa yang menjadi keinginan besar masyarakat selama ini.
"Kesulitan dan beban hidup, kemiskinan dan pengangguran, masih menjadi momok yang menghantui masyarakat Kalbar dalam kesehariannya," kata Retno yang juga Ketua Komisi A DPRD Provinsi Kalbar.
Ia menegaskan, kegelisahan-kegelisahan itu harus segera dihapus dan bertahap untuk segera mewujudkan masyarakat Kalbar yang damai, tenteram dan sejahtera.
"Untuk itu, Kalbar membutuhkan pemimpin baru. Kalbar harus berubah," kata dia menegaskan.
Ia menambahkan, melalui koalisi lima partai itulah yang akan mewujudkan dan memberi jawaban keinginan sebagian besar rakyat di Kalbar itu. Koalisi lima partai itu yakni PPP, PAN, PKS, PBR, dan Hati Nurani Rakyat (Hanura). Retno Pramudya menyebut koalisi itu Koalisi Rakyat Kalbar. Koalisi tersebut dikukuhkan dalam deklarasi bersama di Pontianak, Minggu (1/4) lalu.
Menurut Ketua DPW PAN Kalbar, Ikhwani A Rahim, koalisi tersebut sesuai dengan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang disempurnakan dengan UU Nomor 12 Tahun 2008.
"Kami sudah memenuhi persyaratan untuk mencalonkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat 2013-2018 sebagai partai pengusung," kata Ketua DPW PAN Kalbar Ikhwani A Rachim.
Ikhwani menjelaskan, saat ini DPW PPP Kalbar memiliki lima kursi di DPRD Kalbar, kemudian DPW PAN empat kursi, DPW PKS empat kursi, DPW PBR dua kursi dan Hanura empat kursi.
"Total semua kursi yang ada dari koalisi partai ini berjumlah 19, sehingga sudah sangat layak untuk mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalbar," katanya.
Pilkada Provinsi Kalbar rencananya akan digelar pada 20 September mendatang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika