REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hakim diimbau tidak demo, karena hal itu akan mengganggu proses peradilan yang seharusnya mereka pimpin. Aspirasi mereka cukup ditampung pihak MA. Kemudian pihak MA menyampaikannya ke DPR.

Anggota Komisi III DPR, dari Fraksi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, menyayangkan rencana para hakim yang akan melakukan mogok sidang karena persoalan kesejahteraan. "Sudahlah, tidak usah demo. Saya sangat sayangkan sikap para hakim," kata Ruhut, di Jakarta, Selasa (10/4).

Menurutnya sikap hakim yang seperti itu tergolong aneh. "Kenapa baru sekarang mengeluh gajinya kecil?" tanya Ruhut.

Pihaknya menyatakan hakim seharusnya selalu siap dalam kondisi apa pun seperti saat mereka melakukan sumpah jabatan menjadi seorang hakim. Mengeluh apalagi demo dinilainya sebagai tindakan yang tidak pantas dilakukan hakim.

Tidak kurang dari 18 hakim dari berbagai wilayah di Indonesia menuntut kesejahteraan yang dinilai belum dipenuhi. Mereka menuntut lima hal, di antaranya agar hak-hak mereka yang belum dipenuhi segera direalisasikan serta mendesak agar Presiden dan DPR mengadopsi draf mengenai hak-hak hakim, termasuk mengenai kesejahteraan.

Saat ini para hakim tersebut mengaku menerima pembayaran remunerasi sebesar 70 persen. Mereka meminta agar pemerintah segera merealisasikan remunerasi 100 persen tiap bulan. Para hakim tersebut berharap pemerintah mengeluarkan langkah responsif terhadap tuntutan-tuntutan mereka secepatnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika