Ahad 22 Apr 2012 13:35 WIB

Tjahjo Desak DPR Bentuk Tim Investigasi Kasus Geng Motor

Rep: mansyur faqih/ Red: Taufik Rachman
Tjahyo Kumolo
Foto: Republika/Amin Madani
Tjahyo Kumolo

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Sekjen PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mendesak DPR  membentuk tim investigasi untuk mengusut masalah geng motor yang meresahkan masyarakat.

''Ini bisa dimulai dengan menggelar rapat kerja secepatnya di masa reses ini dengan pihak militer,'' kata anggota Komisi I DPR ini.

Ia menjelaskan, ada informasi yang berkembang bahwa masalah ini memiliki kaitan erat dengan militer. Yaitu, adanya oknum prajurit dan orang tak dikenal yang berjumlah 200-an orang berkumpul di Monas. ''Mereka memakai pita kuning dan wajah dicoret pakai warna putih kayak siap perang,'' jelas Tjahjo.

Rombongan itu, ungkapnya, telah menyisir beberapa kawasan di Jakarta. Yaitu, dari Warakas, Tanjung Priok sampai Salemba dan kemudian ke Pramuka. Tjahjo menyebut setidaknya ada tujuh titik tempat rombongan itu menghajar anak-anak remaja yang ditemuinya di jalan.

''Malah di Salemba mereka bunuh anak yang jual teh botol karena ikut lari ketika mereka datang. Karenanya, dalam fungsi pengawasannya DPR harus secepatnya mengambil sikap politik dan jangan membiarkan aksi terhadap warga sipil dengan brutal seperti itu,'' papar dia.

Apalagi, tambah Tjahjo, media sudah banyak menyampaikan kasus itu dan pimpinan TNI, kepolisian, sampai presiden pun sudah menyampaikan pernyataan dan sikapnya. Kini, DPR yang harus menjalankan fungsi pengawasannya dan meluruskan meluruskan pemberitaan serta menyisir apa motivasinya.

''Apakah ada dendam? Ada keresahan terhadap kondisi yang menimpa masyarakat? Karenanya, kalau perlu DPR dalam masa reses perlu adakan raker dengan PanglimaTNI dan Kepala Staf serta kapolri,'' ucapnya.

Dengan begitu, masalah yang telah memalukan institusi TNI dan aparat keamanan serta kepoliian dapat diusut tuntas. ''Apa kinerja intelejen kita, sampai tidak ada antisipasi dini.''

Meskipun begitu, ia meminta agar semua pihak meluruskan dan mengklarifikasi asas praduga tak bersalah. Karena, belum tentu ada keterlibatan TNI di masalah ini. Jangan sampai kemudian malah mengadu domba antar-aparat.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement