REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto menegaskan, wacana diselenggarakannya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) tidak mungkin dilakukan karena tidak ada alasan untuk itu.

"Munaslub tak mungkin dilakukan karena sesuai pasal 30 AD/ART, usulan musnaslub harus diajukan 2/3 DPD I. Padahal kenyataaanya ada 27 DPD I usulkan rapimnassus," kata Ketua F-PG Setya Novanto di Kompleks Gedung DPR, Senayan Jakarta, Rabu (25/4).

Sebelumnya Ketua Forum Silaturahmi DPD II Golkar Muntasir Hamid menyatakan siap menggulirkan dukungan untuk menggelar musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) jika Aburizal Bakrie bersikeras menggelar rapat pimpinan nasional khusus (rapimnassus). Menurut Muntasir, hampir seluruh DPD II Golkar merasa kecewa dengan kepemimpinan Aburizal Bakrie.

Lebih lanjut Setya menjelaskan bahwa rapimnassus yang akan diselenggarakan pada Juli 2012 dilakukan secara khusus karena permintaan daerah-daerah. "Ini sudah hampir 80 persen DPD I yang mengajukan surat untuk mendesak dilakukan rapimnassus dipercepat," kata Setya.

Setya juga menjelaskan berdasarkan pasal 30 ayat 4 AD/ART PG bahwa rapim diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali setahun dan dilakukan oleh DPP. Saat ini, tambah Setya faktanya sudah ada 27 DPD I yang meminta dan kemudian dibahas dalam rapat harian, kemudian nanti diputuskan dalam pleno pada Jumat nanti.

Dia juga menegaskan bahwa hasil survei soal elektabilitas calon tetap menjadi pertimbangan. Menurut Setya, hasil survei selama ini kecenderungannya mengarah ke Aburizal Bakrie.

Sementara itu, Ketua DPP PG Azis Syamsudin menegaskan, mekanisme pelaksanaan rapimnassus ini sesuai dengan surat-surat masuk dari DPD-DPD I. "Surat-surat dari DPD I ini DPP wajib meresponnya karena jumlahnya sudah 2/3," kata Azis.

Azis juga menjelaskan bahwa forum yang diklaim oleh Muntasir tidak dikenal di PG. "Forum DPD II Muntasir itu tak dikenal dalam mekanisme dan aturan partai. Itu cuma kumpul-kumpul biasa. Silakan saja, tapi jangan sampai merendahkan marwah partai," kata Azis.

Ikuti Whatsapp Channel Republika