REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bandara Soekarno Hatta dinilai seperti pasar. Pengunjungnya membludak. Sarana infrastruktur tidak mendukung. Penumpang tidak terlayani dengan baik. "Memalukan. Bandara kok kayak pasar," kata Ketua Fraksi PKB, Marwan Ja'far, saat dihubungi, Selasa (8/5).
Pihaknya mengajukan opsi merubuhkan Bandara Soekarno-Hatta yang sudah kelebihan kapasitas penumpang dan membangun bandara baru. Anggota Komisi Transportasi DPR ini menilai membangun bandara baru lebih efektif ketimbang proyek tambal sulam infrastruktur bandara yang dilakukan Angkasa Pura II.
Tambal sulam dinilai hanya membuang-buang uang negara. Uang rakyat hanya dimanfaatkan untuk kesia-siaan yang nantinya hanya akan memicu kemarahan rakyat.
Pihaknya sudah sejak lama mengusulkan Soekarno-Hatta dirobohkan. Perbaikan Bandara Soekarno Hatta harus dilakukan secara menyeluruh. Tidak bisa setengah-setengah. Melalui pembangunan yang komprehensif, pihaknya yakin bandara baru bisa lebih modern.
Agar pelayanan penumpang tetap berjalan lancar, Marwan mengusulkan pembangunan dilakukan bertahap. Misalnya, Terminal 1 dulu yang dirubuhkan, lalu Terminal 2 dan Terminal 3. Sebagai terminal cadangan, kata dia, pemerintah bisa mengaktifkan sementara Bandara Halim Perdana Kusuma di Jakarta Timur.
Terminal 1 Soekarno-Hatta sudah beroperasi sejak 1985. Terminal ini didesain untuk menangani sembilan juta penumpang. Pada 1992, Terminal 2 beroperasi dengan target kapasitas juga hanya sembilan juta penumpang. Enam belas tahun kemudian, Terminal 3 diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan kapasitas empat juta penumpang.
Kini landasan bandara tidak cukup mengakomodir lalu lintas pesawat, terutama di jam-jam sibuk yaitu pukul 06.00 WIB dan pukul 20.00 WIB. Situasi ini membuat maskapai sukar menambah jumlah pesawat yang beroperasi. Jadwal keberangkatan dan kedatangan penumpang tak sesuai. Pesawat yang telat berangkat akan terlambat tiba. Reaksi berantai ini membuat jadwal keberangkatan dan kedatangan pesawat berikutnya terpengaruh.
Angkasa Pura II (AP II) mengaku sudah memaparkan rencana perombakan bandara ke DPR. Dalam rencana itu, AP II butuh pendanaan dari investor maupun dari APBN.