REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO-- Pemilihan umum di Mesir diselenggarakan Rabu, 23 Mei 2012. Pemilihan ini menandakan berakhirnya pemerintahan militer yang masih berkuasa di Mesir. Namun, sampai kini belum jelas bagaimana proses transisi kekuasaan dari militer ke presiden terpilih.

Satu hal yang pasti, para jenderal militer tidak ingin anggaran militer, bahkan kerajaan ekonomi yang telah dibangun terganggu. Seorang ahli Mesir dari Yayasan Century di New York, Michael W Hanna, menyatakan, akan butuh waktu bertahun-tahun sebelum militer dan warga sipil belajar bagaimana bekerja sama.

"Para jenderal tidak ingin memerintah, tetapi mereka tetap ingin menjaga keamanan nasional," katanya. Militer, kata dia, telah bertahun-tahun membangun citra sebagai benteng patriotisme dan pembela bangsa.

Pensiunan jenderal juga secara konsisten diberikan jabatan puncak di pemerintah sebagai menteri kabinet, duta besar, gubernur, ketua kunci BUMN atau posisi kunci di sektor swasta. Akibatnya, pensiunan perwira militer memegang hampir setiap posisi berpengaruh di negara bagian.

Mereka menempati otoritas pemerintah, lembaga regulator, dan bahkan kepala komite pemilihan presiden. "Kebijakan militer, sepenuhnya bisnis mereka," kata Robert Springborg, profesor nasional urusan keamanan di Naval Postgraduate School di Amerika Serikat.

Dari ke 13 kandidat presiden pada pemilu Rabu dan Kamis, dua di antaranya berlatar belakang militer. Diperkirakan, belum ada pemenang yang jelas diharapkan dari pemilu dua hari tersebut. Besar kemungkinan pemilu akan berlanjut ke putaran kedua pada 16-17 Juni mendatang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika