REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -— Laporan penggunaan dana Bantuan operasional sekolah (BOS) di kabupaten/kota di Jabar hingga saat ini masih menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Karena, masih banyak yang bermasalah. Oleh karena itu, Pemprov Jabar membuat pelatihan penyusunan laporan dana BOS pada 10 ribu sekolah yang ada di Jabar.
‘’Guru kan bukan akuntan, kasihan kalau tak dibekali keahlian menyusun laporan makanya kami buat pelatihan,’’ ujar Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, beberapa waktu lalu. Heryawan mengatakan, laporan penggunaan dana BOS sering menjadi catatan BPK karena ada masalah di mekanisme pelaporan dan pendayagunaannya.
Dengan memberikan pelatihan, semua sekolah di Jabar nantinya akan seragam dalam membuat laporan pertanggung jawaban dana. Kalau sekarang, belum ada standarnya. Jadi, sekolah yang ada di 26 kabupaten/kota di Jabar membuat laporan berbeda-beda. ‘’Laporan BOS, kami seragamkan laporannya. Bagaimana bentuk laporannya dan keuangan secara umum,’’ tegas Heryawan.
Menurut Heryawan, setelah dibekali dengan pelatihan Pemprov Jabar berharap semua kabupaten/kota bisa membuat laporan keuangan lebih bagus lagi. Kalau program pelatihan 10 ribu sekolah ini berhasil, maka di APBD Provinsi perubahan akan di anggarkan lagi pelatihan untuk 10 ribu sekolah. Jadi, sisanya sekitar 4 ribu sekolah lagi bisa dianggarkan di 2013.
Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jabar masih menemukan banyak masalah penting dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) delapan daerah. Ke delapan daerah itu adalah Pemkot Depok, Pemkab Cirebon, Pemkab Majalengka, Pemkab Subang, Pemkab Indramayu, Pemkab Karawang, Pemkab Bogor, dan Pemkot Bogor.
Salah satu permasalahan tersebut adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang belum sesuai ketentuan. "Belum seluruh belanja yang bersumber dari dana BOS, dipertanggungjawabkan oleh sekolah-sekolah,’’ ujar Kepala Perwakilan Provinsi Jabar BPK, Slamet Kurniawan, usai menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK 2011 ke delapan kabupaten/kota beberapa waktu lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika