REPUBLIKA.CO.ID, PYONGYANG -- Republik Demokratik Rakyat Korea mengecam pernyataan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton mengenai catatan hak asasi manusia negara komunis itu.
Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Utara mengecam komentar terakhir Hillary atas catatan hak asasi manusia negara dan kehidupan rakyatnya sebagai pernyataan "sembrono," kata kantor berita resmi KCNA.
"Upaya Amerika Serikat untuk mencampuri urusan dalam negeri Korea Utara adalah konyol," kata juru bicara itu seperti dikutip.
Dia mendesak Menteri Luar Negeri AS untuk lebih memperhatikan masalah-masalah krisis ekonomi dan sejumlah besar pengangguran di negaranya sendiri, bukan secara "ceroboh" berbicara tentang urusan dalam negeri Korea Utara.
Juru bicara itu juga mengatakan Korea Utara akan melakukan upaya tak henti-hentinya untuk meningkatkan penangkal nuklir selama Washington memusuhi Pyongyang.
Menteri luar negeri dan pertahanan Amerika Serikat dan Korea Selatan pada Kamis mendesak Pyongyang untuk mengakhiri "perilaku provokatifnya" dan mengatakan jalan bagi Korea Utara untuk "bergabung kembali dengan masyarakat internasional" tetap terbuka.
Sementara itu dalam satu konferensi pers bersama setelah pertemuan yang disebut "Dua tambah Dua" di Washington pada Kamis, Hillary Clinton mendesak Korea Utara untuk "menempatkan kesejahteraan rakyatnya sendiri dan menghormati hak-hak warga negaranya sendiri sebagai tujuan pertama."
Ikuti Whatsapp Channel Republika