REPUBLIKA.CO.ID,MANILA - Istana kepresidenan Filipina, Malacanang, pada Ahad (1/7) memuji Departemen Lingkungan dan Sumber Daya Alam (DENR) karena memecat 31 pejabat yang diduga terlibat dalam pembalakan liar.

Wakil Juru Bicara Kepresidenan Abigail Valte mengatakan dalam satu wawancara dengan radio milik pemerintah bahwa tindakan yang diambil oleh Menteri Lingkungan Ramon Paje sesuai dengan Perintah 23 Eksekutif yang menyatakan larangan penebangan hutan alam dan menciptakan Satuan Tugas Anti Pembalakan Liar.

Valte mengatakan bahwa ia menemukan pembalakan liar yang terjadi "di bawah pengawasan para pejabat, jadi, mereka telah menjelaskan untuk dilakukan itu."

Presiden Filipina Benigno Aquino III telah memberlakukan larangan penebangan nasional, menyusul banjir yang telah menewaskan lebih dari 1.200 orang di Cagayan de Oro dan kota Iligan di wilayah Mindanao selatan, Filipina, pada akhir tahun lalu.

Aquino mengatakan, penebangan yang berlebihan itu membuat daerah ini lebih rentan terhadap longsor dan banjir.

"Menteri Paje telah mengatakan bahwa lebih dari satu tahun setelah Perintah Ekeskutif diterbitkan, mengapa ini masih terjadi? Harus ada penjelasan dan harus ada penyelidikan ini," katanya.

Pada Sabtu, Paje memberhentikan 31 pejabat provinsi dan wilayah untuk kegagalan mereka membendung pembalakan liar di timur dan selatan Mindanao, berdasarkan penyitaan DENR senilai 13 juta peso (307.000 dolar AS) kayu papan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika