REPUBLIKA.CO.ID, MAMUJU -- Gubernur Sulawesi Barat, Anwar Adnan Saleh, mengatakan pejabat di Provinsi Sulbar yang didapati "nakal" akan diserahkan kepada aparat untuk menjalani proses hukum.

"Saya akan menganalisa temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) terhadap penggunaan anggaran pada tahun 2011. Hal ini untuk mengetahui siapa pejabat yang selama ini nakal di Sulbar,"kata Gubernur Sulbar di Mamuju, Ahad.

Kalau ditemui ada pejabat di Sulbar mempermainkan pengelolaan anggaran daerah tahun 2011 untuk mencari keuntungan dengan cara menyelewengkannya, maka pemerintah di Sulbar akan memberikan tindakan tegas.

"Kalau ada pejabat di lingkup Pemprov Sulbar yang menyelewengkan anggaran untuk memperkaya diri, maka kami tidak tanggung tanggung akan minta kepada aparat hukum untuk memprosesnya," katanya.

Mesti tidak bersedia menyebutkan berapa dugaan kerugian negara yang dapat timbul akibat temuan BPK RI terhadap penggunaan anggaran daerah di Sulbar, namun Gubernur Sulbar mengakui selama tahun 2011 terdapat penyelewengan yang membuat keuangan daerah dirugikan.

Dia meminta agar pejabat pemerintah di Sulbar yang selama ini telah menyelewengkan anggaran daerah diminta untuk segera mengembalikannya ke kas negara.

"Kembalikan kalau ada temuan, jangan membuat daerah ini dirugikan,'' katanya. ''Kalau ada pejabat nakal tidak mengembalikan temuan BPK-RI, maka bersiaplah untuk menerima proses hukum.''

Ikuti Whatsapp Channel Republika