REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Ketua Kaukus Myanmar Parlemen ASEAN atau ASEAN Inter-Parliamentary Myanmar Caucus (AIPMC), Eva Kusuma Sundari menyesalkan dan mengutuk pembunuhan para Muslim Rohingnya di Arakan Myanmar. Hal itu disampaikan Eva di Semarang, Ahad (15/7).

Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI itu mengatakan, "Bagaimana kedatangan Madame Clinton ke Myanmar membius media internasional sehingga kejadian kejahatan kemanusiaan tidak penting dan seolah ditoleransi?"

Menurutnya, penyelesaian yang ditawarkan Presiden Than Sein, sama sekali tidak mencerminkan semangat 'National Reconciliation' sebagaimana dikampanyekan sebagai salah satu agenda demokratisasi di Myanmar. "Walau banyak imigran yang baru datang dari Bangladesh, para pendahulu suku tersebut sudah mendiami wilayah Myanmar lebih dari tiga generasi. Dengan demikian, penyelesaian yang adil adalah pengintegrasian/pemberian status kewarganegaraan kepada mereka secara selektif," katanya.

Kaukus itu juga menuntut ASEAN dan PBB bersuara dan melakukan tindakan-tindakan khusus berupa perlindungan dan tuntutan penghentian tindakan kekerasan terhadap kelompok etnis Rohingnya, dan menekan Pemerintah Myanmar melakukan upaya penyelesaian politik. "Ini ironis karena kebijakan penghapusan sanksi larangan investasi dan bisnis keuangan di Myanmar oleh Pemerintah AS justru disambut sikap konservatisme oleh kelompok militer garis keras," katanya.

Bila kecenderungan itu berlanjut, menurut anggota Komisi III DPR RI itu, memberikan risiko serius bagi perjalanan demokratisasi di Myanmar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika