REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Myanmar perlu menjelaskan duduk perkara yang terjadi di negaranya terkait konflik sekterian yang menjurus pada pengusiran etnis muslim Rohingya. Forum Parlemen Asia Tenggara (AIPO) akan membawa permasalahan itu ke dalam pertemuan Parlemen ASEAN di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), 12 sampai 15 September 2012.

Ketua Parlemen ASEAN, Marzuki Ali mengatakan perlu bagi komunitas Asia Tenggara untuk memberikan solusi terbaik dalam pertikaian tersebut. "Tentunya tanpa membuat Myanmar tersinggung dan memberikan solusi," kata Marzuki, saat dihubungi, Kamis (19/7).

Kata dia, sebagai kiblat berdemokrasi bagi Myanmar khususnya Indonesia, ASEAN memiliki tanggung jawab dalam penyelesaian konflik tersebut. Dia mengakui, sifat tertutup pemerintah Myanmar menjadi penyebab tidak terpantaunya nasib 800 ribu muslim Rohingya di Myanmar. Padahal, lanjut dia, jalur demokrasi yang dipilih Myanmar pascapemerintahan junta militer, harus 'memaksa' negara tersebut terbuka bagi semua kalangan.

Namun, lanjut dia, Myanmar telah menyalahi konsep keadilan bagi manusia. Menurutnya, tidak tepat jika memposisikan muslim Rohingya sebagai komunitas yang tak diakui di negara tersebut. Apalagi banyak pakar yang mengatakan keberadaan etnis yang berasal dari muslim di India tersebut, telah berada di Myanmar sejak dua generasi terakhir.

"Terlepas adanya sentimen agama yang menyelimuti di sana, mereka (muslim Rohingya) harus tetap dilindungi," ujar Ketua DPR itu. Marzuki pun meminta kepada pemerintah Indonesia untuk terlibat secara aktif dalam membantu penyelesaian konflik itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika