REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebagian besar alokasi anggaran belanja subsidi dalam RAPBN 2013 yang mencapai Rp 316,1 triliun, direncanakan akan disalurkan untuk subsidi energi yakni sebesar Rp 274, 7 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari subsidi bahan bakar minyak (BBM), LPG 3 kg dan LGV sebesar Rp 193,8 triliun dan subsidi listrik sebesar Rp 80,9 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, mengatakan sikap pemerintah terkait subsidi pada 2013 adalah mengurangi beban penggunaannya. Meskipun pada faktanya, terjadi kenaikan subsidi dalam RAPBN 2013 untuk BBM, LPG 3 kg dan LGV serta listrik dibandingkan dalam APBNP 2012.
Sebagai gambaran, subsidi untuk BBM, LPG 3 kg dan LGV mengalami peningkatan sebesar Rp 56,4 triliun dibandingkan dalam APBNP 2012 yang mencapai Rp 137,4 triliun. Sedangkan subsidi untuk listrik mengalami peningkatan sebesar Rp 16 triliun dibandingkan dalam APBNP 2012 yang mencapai Rp 64,9 triliun.
Oleh karena itu, Hatta menyebut pengendalian dan penghematan penggunaan BBM bersubsidi (premium) akan menjadi fokus pemerintah. "Pemerintah akan mengupayakan untuk mengalihkan penggunaan BBM bersubsidi ke gas," kata Hatta dalam Konferensi Pers Penjelasan Pemerintah Tentang Nota Keuangan dan RAPBN 2013 di Jakarta, Jum'at (17/8).
Hatta menjelaskan semakin tinggi disparitas antara premium dengan pertamax (BBM nonsubsidi) dapat memicu migrasi masyarakat. Jika ini terjadi, kata Hatta, subsidi akan terus mengalami pembengkakan. "Kita tidak ingin dana kita habis untuk itu," ujar dia.
Hatta menambahkan, subsidi energi tidak mungkin dihilangkan. Terlebih, di tengah situasi ekonomi dunia saat ini yang sangat tidak menentu. "Untuk itu, subsidi harus digunakan secara bijak dan penuh tanggung jawab," tutur Hatta.