REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Anggota DPR RI Komisi VII, Rofi Munawar, meminta pemerintah menetapkan Indonesian Gas Price (IGP). Menurut politikus PKS ini, IGP sangat mendesak menyusul disepakatinya lifting gas masuk dalam asumsi makro RAPBN 2013.
"Setidaknya, terdapat dua urgensi mengapa potensi gas bumi yang dimiliki Indonesia perlu lebih serius dikembangkan," jelasnya, Selasa (28/8). Selain karena peran gas bumi sebagai energi alternatif pengganti minyak, ini penting guna meningkatkan pendapatan Negara.
Menurutnya, ini pun persoalan yang berbeda dengan harga minyak yang formula ICP-nya bisa dihitung berdasarkan 60 ladang minyak di Indonesia. "Untuk harga gas, permasalahan yang dihadapi lebih kompleks karena ada gas yang diekspor maupun untuk dalam negeri yang harganya berbeda-beda," jelasnya.
Memang ia tak memungkiri, untuk menetukan IGP pemerintah memiliki sejumlah tantangan tersendiri. “Apalagi harga gas berbeda-beda. Tapi ini sangat dibutuhkan," tegasnya. Terutama untuk mempermudah perhitungan anggaran.
Berdasarkan catatan BP Migas, potensi gas di Indonesia mencapai 107,34 triliun kaki kubik. Berbeda dengan cadangan minyak yang menipis, lokasi gas merata di seluruh Indonesia.
Potensi (proven) gas di Indonesia tersebut kemungkinan juga masih bisa berkembang. Sebab, masih ada potensi yang kemungkinan bisa dikembangkan lagi sebesar 52,29 triliun kaki kubik.
Sementara itu, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2013, pemerintah akan menggunakan lifting gas, sebagai salah satu basis perhitungan penerimaan negara yang berasal dari sumber daya alam selain minyak mentah. Lifting gas pada tahun 2013 mendatang diasumsikan berada pada kisaran 1,36 juta barel setara minyak per hari.