REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) telah mengajukan dana sebesar Rp 700 juta untuk kelangsungan hidup para pengungsi konflik di Sampang. Pernyataan itu disampaikan Gubernur Jawa Timur, Soekarwo kepada rekan wartawan, Rabu (29/8).
"Saya sudah mengajukan Rp 600 hingga Rp 700 juta untuk kelangsungan hidup pengungsi selama 14 hari ke depan," ujar Gubernur Jatim yang juga akrab disapa Pakde Karwo ini.
Dana yang disiapkan tersebut, jelas dia, sudah mendapatkan izin dari Mendagri. Dana itu akan diambil dari anggaran penanggulangan bencana. Karena menurut dia konflik Sampang ini adalah bencana sosial.
Dana yang disiapkan ini, kata dia, atas permintaan dari Pemerintah Kabupaten Sampang. Dan selanjutnya, menurut Pakde Karwo, Pemkab Sampanglah yang akan mengeksekusi penggunaan dana tersebut guna memenuhi kehidupan para pengungsi.
"Pemprov sudah memfasilitasi kebutuhan pengungsi dari makan, minum hingga MCK, termasuk permintaan bantuan dana pengungsi dari Pemkab Sampang," papar dia.
Jadi, tegas orang nomor satu di Jawa Timur ini, Pemprov Jatim tidak punya wewenang hingga campur tangan sengketa di wilayah keyakinan dan Aqidah. Karena, terang dia, hal itu urusannya Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kementerian Agama (Kemenag).
Ia juga menegaskan bahwa tidak ada program relokasi para pengungsi konflik Sampang ini dari tempat tinggal mereka di Dusun Nangkernang, Desa Karang Gayam, Omben, Sampang-Madura.
"Kita tidak mau ada warga masyarakat jadi pengungsi di negaranya sendiri. Lagipula untuk merelokasi bukanlah pilihan yang mudah, butuh kesediaan dari mereka dan warga sekitar relokasi apakah benar mereka benar menginginkan dan menerima," ungkapnya.
Karena itu, terang dia, Pemprov Jatim terus berkomunikasi dengan berbagai pihak untuk solusi yang tepat bagi para pengungsi konflik Sampang ini. Termasuk menjalin komunikasi dengan Ikatan Jamaah Ahlulbait Indonesia (IJABI) yang mewakili kelompok Syiah di Indonesia.
"Siang hingga sore ini, Rabu (29/8), kami dari Pemprov, NU dan kelompok Syiah dari IJABI akan membicarakan solusi bagi mereka," kata dia.
Ditempat terpisah, Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf ketika dihubungi Republika juga menegaskan tidak ada pemaksaan relokasi bagi pengungsi konflik Sampang. "Tidak ada rencana merelokasi massal mereka, dan kita tidak akan memaksa mereka untuk direlokasi," tegas Wakil Gubernur yang biasa disapa Gus Ipul ini.
Yang ada, jelas Gus Ipul, Pemprov berencana memperbaiki tempat mereka mengungsi agar mereka bisa lebih layak dan lebih manusiawi hidup di pengungsian. Karena, terang dia, selama di pengungsian GOR lapangan Tenis Indoor Sampang, semua pengungsi menjadi satu, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. "Ini nanti akan kita pisahkan dan kita buat tempat pengungsian yang lebih layak," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika