Senin 03 Sep 2012 16:31 WIB

Mesir Terus Bersih-bersih, Puluhan Jendral Militer Dirumahkan

Rep: Bambang Noroyono/ Red: Ajeng Ritzki Pitakasari
Menhan Mesir, Abdul Fattah Alsisi (kiri) mengumumkan pelengseran 70 jendral di militer Mesir.
Foto: Al Arabiya
Menhan Mesir, Abdul Fattah Alsisi (kiri) mengumumkan pelengseran 70 jendral di militer Mesir.

REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO--Pemerintah Mesir dibawah presiden baru, Mohammad Mursi, belum menghentikan gerakan pembersihan di badan-badan strategis negara. Kali ini pemerintah merombak jajaran petinggi angkatan bersenjata. Tidak tanggung, sekitar 70 jenderal angkatan bersenjata negara piramida itu dilengserkan.

Menteri Pertahanan Mesir Abdel Fattah al-Sissi yang diperintahkan oleh Presiden Mohammad Mursi mengumumkan pensiun massal para jenderal kakap tersebut.. Menurut menteri yang baru menjabat selama satu bulan, pemerintah mencoba merestrukturisasi kepemimpinan militer agar lebih berpihak kepada sipil.

Dia menjelaskan bukan hanya para jenderal di angkatan bersenjata yang harus hengkang, namun pejabat tinggi di Dewan Tertinggi Militer Mesir (SCAF) juga digeser. ''Enam pejabat SCAF dipensiunkan,'' kata Fattah, seperti dilansir BBCNews, Senin (3/9).

Enam pejabat tinggi SCAF yang dicopot oleh Sissi di antaranya adalah Mamdouh Abdel Hakk, Ismaeil Etman, Mohsen Al Fangari, Sami Diab, Adel Emara, dan Moktar Al Mulla.

Presiden Mursi sebelumnya telah mengangkat Fattah sebagai menteri pertahanan, menggantikan Jenderal Mohamed Hussein Tantawi sebagai Menteri Pertahanan. Fatta merangkap pula sebagai Kepala SCAF.

Dulu Fattah menjabat kepala militer bidang intelijen. Hingga sekarang presiden belum menemukan pengganti Fattah untuk duduk di pos kepala intelijen. Banyak analis menaksir langkah Mursi dan pembantunya ialah pengikisan terhadap peran militer di pemerintahan, sekaligus pemosisian petinggi militer yang sejalan dengan pemerintahan sipil bentukan Mursi sebagai pemenang pemilu presiden awal Juni lalu.

Rencana taktis tersebut sekaligus untuk membentuk komposisi SCAF yang loyal terhadap pemerintahan sipil setelah tergulingnya Hosni Mubarak, Februari 2011 silam.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement