REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Juru Bicara Militer Mesir Ahmed Mohamed Ali membantah laporan adanya pangkalan militer Amerika Serikat di negara itu.
"Laporan itu tidak berdasar. Faktanya tidak ada pengkalan militer AS atau negara asing lain di Mesir. Ini merupakan kebijakan kokoh keamanan Mesir," kata Kolonel Mohamed Ali, Jumat.
Mengenai operasi sebuah perusahaan AS yang mendukung logistik bagi militer AS di Mesir, juru bicara tersebut menjelaskan bahwa keberadaan perusahaan AS itu merupakan kekepatakan dari kedua negara dalam kerangka kerja sama militer.
Disebutkan, perusahaan tersebut berada di bawah pengawasan penuh oleh Mesir dan beroperasi hanya sebatas pada kerangka kerja sama pertahanan Mesir-AS senilai 18 juta dolar.
Perusahaan tersebut hanya memiliki izin tahun operasi dan dapat diperpanjang selama empat tahun.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Mesir Jenderal Abdel Fatah Al sisi menegaskan bahwa hubungan antara militer Mesir dan AS semakin erat untuk kepentingan kedua negara.
"Hubungan militer Mesir-AS dewasa ini sangat erat dan akan diperkuat lagi pada masa mendatang," kata Jenderal Al Sisi usai pertemuannya dengan Penasehat Presiden AS Urusan Pemberantasan Teroris, John Brennan, di Kairo, Kamis (11/10).
Di sisi lain, Jenderal Al Sisi mengemukakan bahwa militer Mesir saat ini sangat solid dan mampu menghadapi tantangan yang semakin rumit.
"Militer Mesir saat ini diakui sebagai paling kuat dan paling solid di kawasan ini selalu siap sedia menghadapi tantangan, baik secara personel maupun persenjataan," katanya.
Ia membantah adanya rencana pemerintah untuk mengurangi personel jajaran angkatan bersenjata.
Diutarakan, selama satu setengah tahun masa revolusi Mesir, militer telah menjalankan tugas dengan baik untuk melindungi rakyatnya dan berhasil menyelamatkan negara dari kehancuran.
Jenderal Al Sisi merujuk pada pengambil alihan kekuasaan oleh milter sejak pengunduran diri Presdin Hosni Mubarak pada tanggal 11 Feberuari 2011 dan penyerahan kekuasaan secara damai kepada presiden terpilih Mohamed Moursi pada tanggal 30 Juni 2012
Ikuti Whatsapp Channel Republika