REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polemik terkait adanya upeti atau pemerasan yang dilakukan anggota DPR terhadap BUMN ternyata bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, polemik ini pernah menimpa DPR pada saat adanya proyek pembangunan Gedung baru parlemen.

Hal ini dibenarkan Ketua DPR Marzuki Alie yang mengetahui adanya upeti untuk anggota DPR pada saat pembahasan rencana pembangunan gedung baru DPR tersebut. Bahkan, pihaknya pun sempat menghubungi Menteri BUMN yang saat itu menjabat untuk menegur bawahannya yang 'bermain'.

"Jadi jangan hanya menyalahkan anggota dewan. BUMN itu ada yang profesional, ada pula yang bobrok, yang berusaha mendapatkan suatu proyek dan mengupayakan pihak-pihak agar tidak bocor. Nah, kedua belah pihak harus melakukan perbaikan," ujarnya kepada Republika, Jumat (2/11).

Dia mengatakan bahwa dirinya mengetahui hal ini dari salah seorang anggota DPR yang menerima upeti namun dirinya enggan menyebut namanya. Untuk mengetahui lebih jelasnya, Marzuki pun pada saat itu berinisiatif menghubungi Menteri BUMN untuk klarifikasi dan mengimbau agar BUMN menegur bawahannya.

"Saya tidak buka itu ke ruang publik. Bukannya diam saja, tetapi saya telefpn ke atasannya dan meminta beliau untuk menghentikannya. Kalau saya bawa ini ke publik dan yang bersangkutan tidak mengaku bagaimana? Saya tidak mau jadinya fitnah karena tidak punya bukti," tambahnya.

Ketika ditanya pihak BUMN mana yang dituding Marzuki, dirinya pun enggan menjawab dengan dalih tidak mau membuka kasus lama. Marzuki juga mengaku hal itu dilakukannya sebab dirinya geram karena 'namanya dijual' terkait pemenang tender pembangunan gedung DPR.

"Yang terpenting itu ke depan tidak terjadi lagi. Nanti saya dibilang menjebak teman, bagi saya itu tidak baik. Tidak baik pula buat saya. Saya ingin memperingatkan bahwa tindakan itu tidak baik dan harus dicegah," tegas Marzuki.

Seperti diketahui, saat ini DPR sedang menjadi sorotan publik terkait adanya oknum anggota legislatif yang menjadikan BUMN sebagai sapi perahan. Hal itu bertambah kisruh setelah Menteri BUMN, Dahlan Iskan menyebutkan ada anggota DPR yang pernah meminta upeti kepada BUMN.

Tak lama berselang, beredas sepuluh nama anggota DPR yang berasal dari masing-masing fraksi. Namun, Menteri BUMN dan Humasnya telah mengklarifikasi dan membantah perihal penyebaran pesan inisial anggota DPR tersebut.

 Guna mengakhiri kisruh ini, Badan Kehormatan (BK) DPR meminta izin pimpinan DPR untuk mengundang Dahlan guna mengkalrifikasi hal tersebut. Marzukipun mengaku, BK DPR telah memanggil Dahlan Iskan pada Senin besok (5/11) untuk dimintai keterangan nama-nama oknum DPR yang meminta jatah atau memeras BUMN.

"BK sudah hubungi saya dan saya pun sudah mengizinkan. Secara prinsip tidak masalah, karena sudah memohon kepada Pimpinan DPR. Lagipula agar masalah ini tidak berkepanjangan. Panggil dan selesaikan buktinya," ungkap Politisi Demokrat ini. 

Pihaknya pun berharap Dahlan Iskan bisa memaparkan nama-nama oknum yang sempat disebutnya dengan inisial. "Kalau perlu laporkan ke atasannya, bisa ke partainya atau ke BK," tandasnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika