REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA, BALI -- Presiden Afghanistan Hamid Karzai mengatakan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) perlu melakukan reformasi terkait hak veto 'lima negara permanen.'

"Konsep 'lima negara permanen' yang memiliki hak veto hingga pengecualian lain masih menjadi tantangan yang harus dibenahi DK PBB untuk melanjutkan legitimasinya," kata Karzai dalam pidato saat Forum Demokrasi Bali di Nusa Dua, Kamis (8/11).

Hal itu penting karena menurut Karzai PBB merupakan organisasi dunia yang menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Reformasi DK PBB dapat dilakukan melalui sejumlah hal seperti representasi dan transparansi setiap pengambilan keputusan.

"Selain itu hubungan antara DK PBB dengan Majelis Umum juga harus dibangun kembali agar organisasi efektif dan mewakili seluruh institusi global," tegas Karzai dalam forum yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri RI tersebut.