REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA, BALI -- Presiden Afghanistan Hamid Karzai mengatakan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) perlu melakukan reformasi terkait hak veto 'lima negara permanen.'

"Konsep 'lima negara permanen' yang memiliki hak veto hingga pengecualian lain masih menjadi tantangan yang harus dibenahi DK PBB untuk melanjutkan legitimasinya," kata Karzai dalam pidato saat Forum Demokrasi Bali di Nusa Dua, Kamis (8/11).

Hal itu penting karena menurut Karzai PBB merupakan organisasi dunia yang menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Reformasi DK PBB dapat dilakukan melalui sejumlah hal seperti representasi dan transparansi setiap pengambilan keputusan.

"Selain itu hubungan antara DK PBB dengan Majelis Umum juga harus dibangun kembali agar organisasi efektif dan mewakili seluruh institusi global," tegas Karzai dalam forum yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri RI tersebut.

Selain DK PBB, Karzai juga menyebut organisasi internasional lain yang perlu melakukan reformasi antara lain adalah Bank Dunia dan Badan Moneter Dunia (IMF). "Afghanistan sangat mendukung prinsip keadilan dan kesetaraan dalam tatanan global dan kami sangat mendukung segala upaya reformasi yang bisa menciptakan kerangka institusi global bagi kerja sama internasional," jelas Presiden Karzai.

BDF-V diselenggarakan di Balai Sidang Internasional Bali (BICC) sejak 8 hingga 9 November 2012. Dalam forum tersebut sebanyak 11 kepala negara atau pemerintahan hadir untuk memaparkan perjalanan demokrasi di negara masing-masing.

Selain itu pada hari kedua, BDF akan membahas kegunaan demokrasi dalam menciptakan keamanan dan perdamaian internasional, serta pertumbuhan ekonomi dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM).

Ikuti Whatsapp Channel Republika