Senin 12 Nov 2012 00:18 WIB

Abbas: Kami ke PBB November 2012

Presiden Palestina Mahmoud Abbas bersama Sekretaris Jenderal PBB Ban ki-Moon di Markas PBB New York
Foto: AP Photo/Mary Altaffer
Presiden Palestina Mahmoud Abbas bersama Sekretaris Jenderal PBB Ban ki-Moon di Markas PBB New York

REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH, PALESTINA -- Presiden Palestina, Mahmud Abbas mengatakan, negaranya akan mengajukan permintaan kepada Majelis Umum untuk keanggotaan bukan negara Perserikatan Bangsa-Bangsa pada akhir bulan ini. Dirinya tidak menyebut tanggal pasti mengenai pelaksanaan rencana tersebut.

"Kami akan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa pada November 2012, bukan 2013 atau 2014," kata Abbas pada acara memperingati ulang tahun kedelapan kematian mantan Presiden Yasser Arafat, seperti dilansir AFP.

Utusan Palestina untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Kamis mengungkapkan resolusi, yang mereka rencanakan serahkan ke Majelis Umum untuk mendapatkan kedudukan pengamat.

Resolusi itu meminta majelis tersebut menyepakati keanggotaan pengamat dan mendesak ke-15 negara angggota Dewan Keamanan badan dunia itu mempertimbangkan permohonan Abbas untuk keanggotaan penuh pada tahun lalu.

Menteri luar negeri Liga Arab dijadwalkan membahas resolusi itu pada pekan depan, kata diplomat.

Dengan pembicaraan langsung perdamaian tertahan lebih dari dua tahun, Palestina berusaha mendorong negara lama terjanji mereka dengan cara lain, khususnya dengan meningkatkan kedudukan mereka di Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pada tahun lalu, mereka mencoba mendapatkan keanggotaan penuh di Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Dewan Keamanan, tapi permintaan itu terhenti karena tentangan Amerika Serikat, anggota tetap dan pemegang hak veto dewan tersebut.

Pada tahun ini, Palestina menyatakan mengupayakan peningkatan kedudukan di Majelis Umum, tempat tidak ada anggota dapat menghentikan resolusi dan mereka diperkirakan mudah mendapatkan dukungan memadai.

Abbas pada Ahad tidak menyebut tanggal untuk pengajuan resolusi itu, tapi pejabat mengambangkan tanggal itu, 15 atau 29 November.

Langkah ini ditentang keras Israel dan menteri Israel dikabarkan bersidang membahas kemungkinan hukuman terhadap Palestina jika mereka melanjutkan upaya tersebut.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement