REPUBLIKA.CO.ID, PURWOKERTO -- Mantan Ketua DPR Akbar Tanjung memberikan apresiasi kepada Menteri BUMN, Dahlan Iskan dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam atas langkah-langkah yang mereka lakukan.
"Dengan langkah-langkah yang mereka lakukan untuk memperlihatkan kepada publik bahwa mereka ingin membangun sistem pemerintahan yang bersih, sistem pengelolaan negara secara transparan, dan beberapa praktik yang memperlihatkan bahwa terjadi penyimpangan. Itu semua tentu kami apresiasi apa yang mereka sampaikan," tuturnya di Purwokerto, Jumat (16/11).
Akbar Tanjung mengatakan hal itu usai menghadiri Konsolidasi DPD Partai Golkar Kabupaten Banyumas Menyongsong Pilkada Banyumas 2013. Dia mengharapkan, kedua tokoh ini dapat melanjutkannya dengan melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Tentu dengan membawa bukti-bukti yang mereka miliki," katanya.
Dengan demikian, kata dia, hal itu bisa menjadi bukti awal bagi KPK untuk menindaklanjutinya dengan penyelidikan hingga suatu saat bisa menentukan tersangka. "Oleh karena itu, ada bagusnya langsung disampaikan kepada lembaga penegak hukum terutama dalam rangka pemberantasan korupsi. Dalam hal ini, tentu adalah KPK," katanya.
Disinggung kemungkinan apa yang diungkapkan Dahlan Iskan maupun Dipo Alam merupakan upaya pengalihan isu salah satunya kasus grasi yang diberikan kepada gembong narkoba, Akbar mengaku tidak melihat hal itu.
Menurut dia, Dahlan Iskan sudah cukup lama menyuarakan soal-soal praktik kongkalikong oknum anggota DPR terhadap sejumlah BUMN.
"Kemudian saudara Dipo Alam pun setelah mendengar, juga menyampaikan hal yang sama. Jadi itu saya kira tidak ada kaitannya dengan soal grasi, tapi yang lebih baik tentu ditindaklanjuti sampai ke lembaga penegak hukum, tentunya KPK," katanya.
Ia mengatakan, langkah Dipo Alam yang telah bertemu dengan KPK harus mendapat dukungan dan hal yang sama diharapkan juga dilakukan oleh Dahlan Iskan.
Menurut dia, masalah tersebut tidak akan memengaruhi hubungan lembaga legislatif dan eksekutif sejauh bisa dibuktikan bahwa apa yang disampaikan kedua tokoh itu memperlihatkan adanya bukti-bukti yang cukup. "Jadi kita tidak bisa menganggap bahwa ini adalah sesuatu kaitannya dengan lembaga," katanya.
Disinggung mengenai langkah yang akan dilakukan Partai Golkar jika ternyata ada kadernya yang terlibat dalam permasalahan tersebut, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar ini mengatakan, hal itu akan diserahkan sepenuhnya kepada proses hukum karena Indonesia merupakan negara hukum.
"Biarlah hukum memprosesnya. Cuma memang kalau seandainya ada seseorang yang disebut sebagai tersangka, tentu kita mempunyai sikap, prinsip praduga tidak bersalah," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika