REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah masih membenahi sistem penanganan bencana banjir jangka menengah dan jangka panjang. Hingga kini, baru penanganan sistem jangka pendek saja yang baru siap dilakukan dalam menghadapi banjir dan longsor.

Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono mengatakan sistem penanggulangan bencana jangka pendek telah berjalan di daerah-daerah. "Pemerintah siap menghadapi ancaman bencana banjir dan longsor," ujarnya saat ditemui di Gedung Krida Bakti, Jakarta, Senin (26/11).

Persiapan yang sudah dilakukan menghadapi musim penghujan diantaranya perahu karet, pos kesehatan dan dapur umum. Agung tidak khawatir akan kesiapsiagaan pemerintah menghadapi banjir. Pasalnya, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah telah dilakukan jauh-jauh hari.

Yang jadi permasalahan selanjutnya, kata dia, adalah bagaimana menyiapkan program jangka menengah dan panjang dalam kesiapsiagaan banjir. "Misalnya dengan memperbaiki Daerah Aliran Sungai (DAS) dan kawasan hutan," ucap Agung.

Pemerintah daerah harus bekerjasama dengan pemerintah pusat dalam memperbaiki DAS. Pasalnya DAS melewati beberapa kabupaten/kota bahkan provinsi sehingga perlu ada koordinasi berbagai pihak.

Agung tidak tahu pasti berapa dana yang dianggarkan untuk menghadapi ancaman banjir dan longsor kali ini.  "Dana sudah diatur di beberapa Kementerian terkait, kalau kami hanya koordinasi saja," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika