REPUBLIKA.CO.ID, LUBUKLINGGAU -- Kalangan pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kota Lubuklinggau dan Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, menenggarai terjadi mobilisasi PNS untuk suksesi pemilihan gubernur setempat pada 2013.
"Hampir setiap hari kepala dinas, kabag, kabid sampai ke PNS biasa di Pemkab Musi Rawas, dalam dua bulan ini melakukan perjalanan bolak-balik keluar daerah dengan tujuan melakukan sosialisasi bupati Musi Rawas Ridwan Mukti untuk pencalonan gubernur Sumsel 2013 mendatang," kata direktur LSM Yayasan Adil Lestari (YALI) Kota Lubuklinggau dan Musi Rawas, Syafarudin Yassa, Kamis (29/11).
Adanya dugaan mobilisasi PNS di daerah itu kata dia, jelas merugikan masyarakat yang akan berurusan dengan dinas terkait, selain itu juga patut dipertanyakan anggaran maupun kendaraan dinas yang dipakai untuk kegiatan sosialisasi ke luar daerah oleh masing-masing PNS.
Berdasarkan informasi yang dia terima diambil dari berbagai kegiatan di masing-masing dinas sehingga dipastikan banyak program pembangunan yang akan terbengkalai karena dananya dikurangi atau tidak dilaksanakan.
Untuk itu dia meminta pihak penegak hukum agar dapat melakukan pemantauan penggunaan anggaran di Kabupaten Musi Rawas, maupun Gubernur Sumsel incumbent serta daerah lainnya yang bupati atau wali kota nya akan mencalonkan diri dalam pemilihan Gubernur Sumsel periode 2013-2018 mendatang.
Sementara itu koordinator Komunitas Masyarakat Marginal Lubuklinggau (Komunal) Iwansyah, turut menyesalkan indikasi adanya mobilisasi PNS di Kabupaten Musi Rawas untuk suksesi Pilgub Sumsel 2013 mendatang, dan menenggarai hal yang sama juga terjadi pada kabupaten/kota lainnya di Sumsel yang kepala daerahnya akan mencalonkan diri, dengan modus pemberian bantuan sosial, pembagian stiker, pemasangan baligho, baju kaos serta acara tatap muka dengan masyarakat.
"Para kandidat yang akan mencalonkan diri sebagai peserta Pilgub Sumsel 2013-2018 semuanya sedang menjabat sebagai kepala daerah antara lain Gubernur Sumsel Alex Noerdin, Wakil Gubernur Sumsel Edi Yusuf, Edi Santana Putra Wali Kota Palembang, Ishak Meki bupati Kabupaten OKI, Herman Deru Bupati OKU Timur, Ridwan Mukti Bupati Musi Rawas, sehingga potensi penyalahgunaan jabatan dan anggaran untuk kepentingan politik pribadi sangat terbuka lebar," terangnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika