REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR meminta pemerintah menghitung benar kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Meski setuju penambahan kuota BBM bersubsidi asal untuk rakyat, DPR mengaku penambahan kuota BBM bersubsidi hingga dua kali dalam setahun tak boleh terulang.

"Tahun depan jangan terjadi lagi," ujar anggota Komisi VII DPR, Bobby Rizaldi, Kamis (29/11). Kalau memang hal ini terjadi, karena salah hitung, sudah selaiknya pejabat yang bertanggung jawab diganti.

Selain itu, ia pun meminta pemerintah mengawasi ketat penyaluran BBM bersubsidi. Ditekankannya harus ada mekanisme pendistribusian tertutup. "Ini konsepnya sama dengan pupuk bersubsidi ataupun beras raskin," jelasnya. Kalau distribusi tetap terbuka seperti sekarang, ia mengatakan semua kebijakan tak akan berjalan dengan maksimal.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rudi Rubiandini, menampik ada hitungan yang salah dari pemerintah. Ia mengatakan idealnya BBM bersubsidi hingga akhir tahun memang 45,26 juta kilo liter (kl). Tapi, karena persoalan anggaran, kuota BBM bersubsidi hanya ditambah 44,04 juta kl. "Bahkan kemenkeu dulunya hanya mampu menyiapkan uang untuk 43,5 juta kl saja," tegasnya.

Karenanya, kini pihaknya meminta tambahan BBM bersubsidi lagi ke DPR 1,2 juta kl. Sebesar 700 ribu untuk premium sedangkan 400 ribu lain untuk solar. Rencananya hal ini akan dilakukan sesegera mungkin, sebelum masa reses DPR 14 Desember nanti.

Soal anggaran, pemerintah kemungkinan akan melakukan carry over. Sehingga Pertamina baru akan mendapat pembayaran dari BBM bersubsidi ini 2013 nanti. Mekanismenya akan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013. "Hal yang sama pernah kita lakukan 2011 lalu," ujarnya.

Wakil Presiden Korporat Komunikasi Pertamina, Ali Mundakir, mengaku hingga kini stok BBM bersubsidi aman. Bukan hanya Jabodetabek tapi nasional. Bahkan, ia berujar, BBM bersubsidi sudah disalurkan secara normal tanpa pengitiran. "Bahkan stok cukup hingga 20 sampai 22 hari," katanya.

Terkait permintaan tambahan kuota ke DPR, menurutnya, Pertamina akan mengikuti semua keinginan pemerintah. "Kalau terpaksa di carry over kita tak masalah," jelasnya.  Semula dalam APBN 2012 kuota BBM bersubsidi ditetapkan sebesar 40 juta kl. Namun pada September 2012 kemudian ditambah sebesar 4,04 juta Kl menjadi total 44,04 juta kl.

Sebesar 43,9 juta kl penyaluran menjadi tanggung jawab Pertamina. Di mana Pertamina berhak menyalurkan 27,8 juta kl premium, 14,9 juta kl solar, dan 1,2 juta kl minyak tanah (kerosene).  Hingga 27 November 2012 penyaluran Premium mencapai 14,162 kl atau 29 persen  di atas rata-rata normal. Sedangkan solar sebanyak 4,448 kl yang berarti 22 persen  di atas normal.

Ikuti Whatsapp Channel Republika