REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Kubu sekuler Turki tidak berdiam diri melihat gebrakan terus dilakukan kubu Islamis. Itu terlihat dari respon keras terhadap kebijakan pemerintahan Perdana Menteri (PM) Reccep Thayyib Erdogan yang mencabut larangan jilbab di sekolah untuk tahun ajar 20013-2014.
Karena bagi kubu sekuler melihat kebijakan itu sebagai bukti baru usaha pemerintah melakukan Islamisasi. Erdogan pun buru-buru menenangkan situasi dengan menyebut kebijakan itu merupakan permintaan publik.
"Mari kita mungkinkan anak-anak mengenakan pakaian seperti apa yang mereka inginkan, dan juga sesuai dengan kemampuannya. Langkah ini diambil karena adanya permintaan," kata dia saat berada di Madrid, Selasa (27/11) lalu.
Paket reformasi terbaru Erdogan dimulai pada Maret lalu. Pemerintah memperbolehkan 'imam hatip' sekolah khusus agama memasukan kurikulum pendidikan modern untuk usia 11 tahun.
Sejak itu, pendidikan menjadi ajang pertarungan sengit antara kubu Islamis dan Sekular. Dari pendidikan, perseteruan itu menyebar hingga setiap lini kehidupan masyarakat Turki. Pertarungan tidak hanya dalam level elit saja. Media juga menjadi medan pertempuran baru.
Sebagai contoh saja, Harian Sekuler Turki, 'The Cumhuriyet' mengatakan reformasi terbaru yang dilakukan PM Erdogan adalah satu langkah menuju Islamisasi Pendidikan. "Langkah itu akan berakhir dengan cadar," kata Cumhuriyet dalam halaman utama.
Serikat pendidikan The Egitim-Sem, juga ikut memanaskan suasana dengan menyebut perubahan dari peraturan tersebut akan berdampak negatif pada psikologi anak. "Perubahan dalam tata cara berpakaian memang penting tapi kita harus melihat sejauh mana intensitas sistem pendidikan dicampuri urusan agama," kata serikat tersebut dalam pernyataan resminya.
Kepala Pendidik Uni Demokrat (DES), Gurkan Avci mengatakan Turki sulit akan menyelamatkan sisitem pendidikan dari konsekuensi dari ritual, dogma dan pemikiran dari periode perang dingin sampai murid dan guru dibebaskan. "Ini sama saja menghapus peninggalan pada kudeta militer tahun 1980," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika