REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) memastikan secara umum kondisi pasokan BBM bersubsidi normal. Pasokan BBM bersubsidi jenis premium maupun solar dalam sepekan terakhir telah mencapai rata-rata 102 persen dari pasokan normal.

"Memang butuh waktu. Tapi secara umum sudah normal kembali," tegas Wakil Presiden Korporat Komunikasi Pertamina Ali Mundakir, Jumat (30/11).

Ke depan, agar pasokan ini cukup, Pertamina mengharapkan masyarakat tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Upaya ini diperkirakan bisa menimbulkan lonjakan permintaan.

Sementara itu, Pertamina Pemasaran Jawa Bagian Barat (JBB) menjamin stok dan pasokan BBM bersubsidi untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya dalam kondisi aman. "Hingga saat ini, upaya pemulihan penyaluran BBM bersubsidi masih menjadi prioritas utama Pertamina Pemasaran JBB," kata General Manager Pemasaran JBB, Hasto Wibowo.   

Terminal BBM Plumpang yang melayani distribusi BBM untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya memiliki stok yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bahkan level stok berada di antar 17 sampai 20 hari.

Stok bahan bakar minyak di Terminal BBM Plumpang ditopang sepenuhnya oleh pasokan BBM melalui tanker dan pipanisasi dari Refinery Unit VI Balongan, Jawa Barat. Selain itu, Pertamina juga telah menambah jumlah armada mobil tanki serta optimalisasi ritase armada Mobil Tanki agar proses pemulihan penyaluran BBM bersubsidi ini lebih cepat terealisasi.

Penyaluran BBM bersubsidi jenis Premium di Jabodetabek telah disalurkan lebih dari 25 persen dari kebutuhan normal. Demikian pula halnya dengan BBM Subsidi jenis Solar. Tapi, senada dengan Ali, Hasto meminta masyarakat membeli BBM bersubsidi sesuai kebutuhan. "Tidak perlu melakukan panic buying," katanya.

Menurutnya Pertamina Pemasaran JBB saat ini tidak melakukan pembatasan penyaluran BBM subsidi. "Kami akan memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak bagi masyarakat," ujarnya lagi.

Sebelumnya Pertamina melakukan pengkitiran pada BBM bersubsidi 19 November lalu. Namun akibat kelangkaan, Pertamina mencabut kembali aturan ini 25 November lalu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika