REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta mendukung semua pihak yang berupaya membongkar mafia administrasi kependudukan melalui kartu tanda penduduk (KTP).

"KPU siap menunjukkan data-data terkait penetapan DPT. Kami pun mendukung adanya investigasi terhadap data pemilih biar terbongkar mafia administrasi kepndudukan. Karena, mafia KTP di bawah juga banyak," kata Ketua Pokja KPU DKI, Jamaluddin F Hasyim, kepada wartawan, Senin.

Administrasi kependudukan yang tidak tertib mengakibatkan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) menuai banyak penolakan. Namun, dia membantah pemberitaan bahwa terdapat 'margin error' sebesar 10-15 persen dalam DPT.

"Angka margin error hanya sekitar 2-3 persen dari total DPT sebanyak 6.983.692," katanya.

Jamaluddin mengatakan jadwal tahapan Pilkada DKI 2012 tidak akan terganggu walaupun ada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur (cagub-cawagub) yang berencana mengajukan gugatan. Sejumlah pihak mendesak KPU DKI mengundurkan jadwal pemungutan suara. Namun, langkah itu tidak mungkin dilakukan KPU karena tidak ada waktu lagi.

Sebab, menurut Jamaluddin, KPU DKI terbentur dengan pelaksanaan puasa dan lebaran. "Sesuai aturan, maksimal pemungutan suara dilakukan satu bulan sebelum habis masa jabatan gubernur yaitu 7 September 2012," tuturnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika