REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengaruh birokrasi dalam Pemilihan Kepala Daerah dinilai sangat menguntungkan calon Gubernur DKI Jakarta dari incumbent, Fauzi Bowo. Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia, Ray Rangkuti, mengungkapkan hal tersebut terlihat dari mudahnya Gubernur DKI Jakarta melakukan sosialisasi program pemerintah.
Oleh karena itu, tuturnya, Foke bisa dikategorikan mencuri start kampanye karena menumpang beriklan lewat program pemerintah. Ray pun mengimbau agar KPUD mencabut segera baliho-baliho dan iklan Foke. "Kita ingatkan KPUD agar tidak ada iklan yang muncul Foke baik di iklan elektronik atau baliho," ujar Ray dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (3/4).
Apa yang dilakuakan Foke tersebut, tuturnya, bisa menimbulkan ketidakadilan terhadap peserta pilgub lainnya. Menurutnya, peserta lain tidak memiliki kesempatan yang sama sebelum masa kampanye diberlakukan.
Senada dengan Ray, Koordinator Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahuddin, mengingatkan supaya Foke tidak melakukan kampanye terselubung yang menggunakan uang negara. Selain melalui sosialisasi media, ujarnya, Foke menggunakan dana APBD untuk kunjungan ke daerah-daerah dengan kedok sosialisasi program pemerintah. "Itu berbahaya. Bisa terjadi politik uang," ungkapnya.
Hal tersebut, tutur Said, menunjukkan kalau Foke tidak percaya diri dalam kompetisi politik lima tahunan itu. Oleh karenanya, Said meminta KPUD memilih dengan seksama calon Pilkada DKI yang mandiri dan giat. Juga, ungkap Said, calon tersebut harus bersih dari politik uang. Menurutnya, KPUD harus melakukan pencegahan pada calon mana pun yang ikut dalam Pilgub.
Ikuti Whatsapp Channel Republika