REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Keenam pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) diminta memberikan akses informasi terbuka kepada publik. Akses informasi yang terbuka ini salah satunya mengenai sumber dana kampanye, dukungan dan berbagai data lain demi transparansi Pilkada DKI Jakarta.

Ketua Komisi Informasi Publik (KIP) DKI Jakarta, Yulianto Widirahardjo menilai bahwa keterbukaan informasi dari pasangan calon kepala daerah kepada publik sangat dibutuhkan. Karena hal itu terkait hak asasi manusia warga DKI Jakarta. Dan itu tidak terkecuali apakah incumbent atau tidak.

 "Jadi apabila mereka mengumpulkan sumber dana dari masyarakat maka perlu diinformasikan," kata Yulianto dalam diskusi publik 'Keterbukaan Informasi pada Penyelenggaraan Pemilukada DKI Jakarta' yang digelar Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Selasa (22/5).

KIP juga meminta keterbukaan akses informasi kepada penyelenggara Pemilukada dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Menurut KIP, KPUD dan Panwaslu berkewajiban memberikan informasi yang tepat akurat dan tidak memihak.

"Demi akses informasi Pilkada itulah, KPUD dan Panwaslu dituntut untuk memberikan informasi yang terbuka dengan akurat lengkap dan tidak memihak," terangnya.

Terkait permintaan itu, Ketua Panwaslu DKI Jakarta, Ramdhansyah mengatakan Panwaslu terkendala pada akses informasi, dari pasangan penantang maupun incumbent. Karenanya Panwaslu meminta pasangan Pilkada DKI Jakarta dari penantang baik diusung dari partai maupun independent mau bekerjasama terkait dana kampanye dan dukungannya.

Sedangkan untuk incumbent Panwaslu terkendala pada pengawasan penggunaan anggaran daerah. "Sangat sulit bagi Panwaslu memantau proses pemerintahan daerah dalam menjalankan tugasnya," ungkap Ramdhan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika