REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Penolakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh lima Tim sukses (Timses) pasangan calon bakal berbuntut panjang. Dua tim pasangan calon dari Jokowi-Ahok dan Alex-Nono mengancam akan mempidanakan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta dan mogok tahapan Pilkada DKI.

Juru Bicara Timses nomor 3, Jokowi-Ahok, M. Taufik mengatakan pihaknya sedari awal sudah berupaya baik dengan memberi masukan DPT. "Namun kalau KPUD tidak memperbaiki masukan tersebut buat apa, lebih baik kita pidanakan saja KPUD dan stop tidak ikut tahapan Pilkada," ujar M. Taufik kepada Republika Online, Ahad (3/6).

Ancaman Taufik ini bukan tanpa alasan, permintaan para timses pasangan calon, menurut M. Taufik adalah membenahi semua pemilih bermasalah. Termasuk menghapus semua pemilih yang tidak masuk dalam kualifikasi sebagai DPT.

Tapi kenyataannya, kata Taufik, KPUD tidak melakukan itu, dan tidak memproses semua masukan dari timses. Dari timses Jokowi-Ahok mencatat masih ada selisih setidaknya 50 ribu daftar pemilih bermasalah di dalam DPT yang ditetapkan KPUD.

Hal senada disampaikan Timses Alex-Nono dan Hidayat-Didik. Ketua Timses Hidayat-Didik Bidang Advokasi, Rois Hadayana S mengancam apabila KPUD masih saja menggunakan DPT hasil penetapan bermasalah ini maka kami sepakat untuk tidak ikut serta sementara dalam semua proses Pilkada DKI. 

Menurut Rois buat apa menerima masukan tapi tidak memproses masukan itu. "Itu sia-sia saja," ujar Rois. "Biarkan satu pasangan calon bertarung sendiri dan KPUD meladeni satu pasangan calon saja," tambah Rois.

Sedangkan Ketua Timses nomor 6, Alex Noerdin-Nono Sampono, Prya Ramadhani apabila KPUD sedari awal memperbaiki sesuai masukan timses, maka tidak ada ancaman ini. "Kita tidak mau Pilkada ini berjalan dengan cacat," terangnya. Namun, kenyataannya banyak masukan dari timses yang tidak benar-benar diperbaiki. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika