REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Komite Independen Pemantau Pemilu menilai kisruh soal daftar pemilih tetap dalam pilkada DKI Jakarta bukan masalah teknis belaka, tapi persoalan serius dan substansial sehingga Komisi pemilihan Umum DKI harus membela kepentingan hak politik warga Jakarta.

"Saya melihat persoalan ini sangat substansial. Ini soal hak politik warga negara dan dari sini demokrasi dalam konteks pilkada DKI akan teruji," ujar Jojo Rohi, aktivis KIPP kepada pers di Jakarta, Kamis (28/6).

Saat ini, Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilu (DKPP) tengah memproses laporan dari beberapa tim sukses pasangan gubernur terhadap DPT yang ditetapkan KPU DKI pada 2 Juni 2012 dan berjumlah total 6.983.692 orang. DPT itu diduga masih banyak kelemahan, terutama banyak terdapat nama pemilih ganda.

Dalam sidang DKPP terkait kisruh DPT itu pada Rabu (27/6), belum bisa diambil keputusan dan masih akan dibahas lagi.

Pendapat senada juga dikemukakan pengamat politik Unpad, Dede Mariana. Menurut dia, jika DPT masih dipersoalkan, maka harus segera diadakan mediasi antara KPU DKI dan pihak yang memprotes.

"Jika belum putus, semestinya tahapan pilkada itu distop dulu sementara sampai masalah ini tuntas dan diputus di pengadilan," katanya.

Baik Dede maupun Jojo Rohi melihat bahwa masyarakat menyimpulkan ada dugaan keterlibatan birokrasi pemerintahan provinsi DKI dalam kisruh ini. Menurut mereka, birokrasi dibawah kendali gubernur sehingga siapa pun gubernurnya, pasti akan mendapat tudingan miring.

"Kebetulan gubernurnya sekarang Fauzi Bowo. Jika gubernurnya Faisal Basri atau Hendardji, ya mereka akan dituduh juga terlibat," kata Dede.

Ikuti Whatsapp Channel Republika