REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta rawan digunakan sebagai alat politik incumben. Hal tersebut terbukti dari adanya peningkatan anggaran dalam satu tahun terakhir.
Data FITRA menunjukkan, terdapat beberapa sektor yang mengalami peningkatan. Seperti anggaran untuk Sekretaris Daerah (Sekda). Di mana pada 2011 anggaran yang disediakan sebesar Rp 397 miliar. "Lalu pada 2012 menjadi 416 miliar," kata Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA, Uchok Sky Khadafi, dalam acara diskusi Pemilukada DKI Jakarta, Ahad (8/7).
Kenaikan alokasi anggaran sebesar Rp 18,3 miliar itu, dinilai Uchok aneh dan janggal. Sebab, Sekda sebagai 'orang kepercayaan', akan bekerja untuk kepentingan pribadi gubernur.
Tak hanya Sekda yang mengalami kenaikan, anggaran operasional RT/RW pun serupa. Dalam catatan FITRA, alokasi anggaran untuk operasional RT/RW pada tahun anggaran 2011 adalah Rp 247,1 miliar. Sementara pada 2012 mengalami kenaikan sebesar Rp 26,3 miliar dan menjadi Rp 273,4 miliar.
Menurut Uchok, dana-dana tersebut digunakan sebagai penyelenggara birokasi terkecil untuk mendukung dan mensosialisasikan petahana. Sebab, kata dia, ada tiga hal yang dapat mendatangkan kemenangan dalam Pemilukada, yakni menguasai birokrasi melalui pns, kepemilikan uang berlebih, dan melakukan kecurangan.
"Sepertinya cara-cara ini dipraktikkan incumben," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
