REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta akan meningkatkan sosialisasi untuk mencegah terjadinya golput atau pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya pada putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2012. "Sosialisasi akan terus ditingkatkan pada putaran kedua ini," ujar Ketua Kelompok Kerja Sosialisasi, Pemungutan dan Perhitungan Suara Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta Sumarno di Jakarta, Jumat (20/7).
Sumarno menjelaskan golput adalah orang yang terdaftar di DPT namun tidak memilih karena alasan tertentu. Menurut dia, terdapat empat golput. Pertama golput politis, yakni tidak adanya kepercayaan kepada partai politik. Kemudian golput ideologis, lanjut Sumarno, di mana orang tersebut tidak memilih karena alasan ideologis seperti agama atau kepercayaan kepada sistem yang berjalan.
Selanjutnya, kata dia, adalah golput teknis, yang terjadi karena ada kendala ketika pemilih akan memberikan hak suaranya, sehingga pemilih tidak bisa memberikan haknya. "Ada juga golput apatis, dimana pemilih itu sama sekali tak peduli," ujarnya. Untuk itu, lanjut dia, perlu dilakukan sosialisasi agar masyarakat sadar akan hak politiknya.
Selain meningkatkan sosialisasi, KPU juga menyerukan agar perusahaan-perusahaan di Jakarta meliburkan karyawannya. Pihaknya sudah meminta Pemprov DKI Jakarta untuk menyerukan hal tersebut kepada perusahaan. "Minimal mereka memberi waktu paling tidak setengah hari, agar warga DKI bisa menggunakan haknya," tambah dia.
Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat provinsi, jumlah warga Jakarta yang tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT), tetapi tidak menggunakan hak pilihnya, tercatat sebanyak 2.555.207 pemilih atau 36,3 persen. Pilkada DKI Jakarta putaran kedua akan berlangsung pada 20 September. Dua pasang calon akan bertarung pada pesta demokrasi itu yakni Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli dan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama.